Tarif Impor AS Berlaku, Pengusaha Keramik Waspadai Ancaman Ini

Selasa, 08 April 2025 / 22:24 WIB

ILUSTRASI. Pelanggan mengamati produk lantai keramik di gerai ritel bahan bangunan di Jakarta, Kamis (17/10/2024). Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyambut baik kebijakan baru Kementerian Perindustrian yang menerapkan SNI wajib bagi produk keramik yang beredar di pasar. SNI wajib ini tidak hanya untuk produk lokal, tapi juga terhadap produk impor sehingga akan memberikan sebuah kesetaraan kualitas. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Dimas Andi | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pelaku usaha industri keramik nasional menanggapi kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menganggap kebijakan tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan lantaran selama ini AS tidak termasuk dalam negara tujuan ekspor utama keramik nasional.

Meski begitu, Asaki terus mengamati dengan serius ancaman lonjakan impor keramik dari China, India, dan Vietnam akibat pengalihan ekspor keramik negara-negara tersebut ke AS paska penerapan tarif timbal balik. Sebagai informasi, selama ini AS melakukan importasi keramik terbesar dari India dan China.

Asaki kini sedang mengamati angka impor keramik yang melonjak signifikan bertahun-tahun dari India usai penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard dan implementasi Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas keramik impor dari China.

"Tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi unfair trade dari India seperti tindakan dumping dan predatory pricing karena mengalami oversupply dan overcapacity," ujar Ketua Umum Asaki Edy Suryanto dalam keterangan resmi, Selasa (8/4).

Oleh karena itu, Asaki akan memperkuat pangsa pasarnya dan lebih agresif mengisi permintaan keramik di kawasan Asia Tenggara. Asaki pun memandang Asia Tenggara sebagai pasar ekspor utama yang sangat strategis karena dukungan jumlah populasi yang besar sekitar 680 juta jiwa yang memiliki kebutuhan keramik sebesar 1,2 miliar meter persegi (m2) per tahun.

Para pelaku usaha keramik jelas membutuhkan atensi serius dan kehadiran pemerintah terutama Kementerian ESDM yang berkaitan dengan daya saing industri keramik nasional yang cenderung semakin menurun akibat gangguan pasokan gas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Dalam hal ini, PGN masih memberlakukan kuota pemanfaatan volume gas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sekitar 60%--70% dan harga regasifikasi gas senilai US$ 16,77 per MMBTU yang telah merugikan industri keramik nasional.

Lantas, Asaki mendesak pemerintah untuk membuka keran impor gas dan memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi untuk industri dalam negeri.

Lebih lanjut, di saat semua negara di dunia melakukan praktik proteksionisme, Asaki berharap pemerintah konsisten mendorong Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri atau membentuk permintaan bagi industri keramik nasional.

"Kami juga mengharapkan pemerintah segera menjalankan program 3 juta unit rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan seperti ubin keramik, sanitary ware dan genteng keramik, serta tableware keramik," pungkas dia.