Reporter: Intan Nirmala Sari | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - PANGKAL PINANG. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) meminta pemerintah untuk memberikan dukungan lebih bagi perkembangan Pasar Berjangka Komoditi (PBK) Tanah Air. Apalagi, meskipun sudah berusia 20 tahun BBJ mengaku belum pernah di sambangi orang No.1 di Tanah Air.
Jika dibandingkan dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), Presiden maupun Wakil Presiden kerap hadir pada saat pembukaan dan penutupan pasar.
Sebaliknya, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Fajar Wibhiyadi mengungkapkan sampai saat ini belum ada satupun perwakilan RI1 maupun RI2 yang datang ke Bursa Berjangka Komoditi.
Baca Juga: Baru Agustus 2019 meluncur, volume transaksi pasar fisik timah BBJ melejit
"Meskipun dukungan dari pemerintah dan otoritas kementerian sangat tinggi terhadap industri ini, Kami juga perlu dukungan seperti itu (dikunjungi dan didengarkan)," ujar Fajar Sabtu (2/11).
Harapannya, dengan kehadiran RI1 dan RI2 ke BBJ mampu menjadi sorotan bagi pelaku industri komoditi Tanah Air dan di luar negeri. Hal ini dianggap penting untuk mendorong eksistensi PBK di masyarakat dan pasar global.
Meskipun begitu, Fajar mengakui bahwa size perdagangan PBK masih cenderung kecil dibandingkan dengan capital market. Sehingga, hal tersebut masih dijadikan pekerjaan rumah (PR) besar ke depan.
Baca Juga: Volume transaksi kontrak berjangka tumbuh 26,5% hingga kuartal III 2019
"Siapa tahu, adanya bekas telapak sepatu Presiden dan Wapres atau Menteri di kantor BBJ, akan mengubah gaung dan history industri kita. 20 tahun BBJ hadir belum pernah ada yang datang, kita butuh belaian," tandas Direktur Utama BBJ Stephanus Paulus Lumintang.
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, peran PBK sangat strategis bagi perekonomian nasional di era perdagangan bebas, yaitu sebagai sarana lindung nilai (hedging), sarana pembentukan harga (price discovery) dan alternatif investasi yang sangat diperlukan bagi pelaku usaha untuk melindungi usahanya.
Kepala Bagian Humas Bappebti Sentot Kamaruddin menyadari bahwa perdagangan berjangka komoditi primer dengan mekanisme transaksi multilateral di Indonesia masih belum berkembang sesuai harapan, meskipun terus bertumbuh dari tahun ke tahun.
Baca Juga: Faktor-faktor ini yang bikin harga CPO sentuh rekor baru
Hal ini terlihat dari masih rendahnya perdagangan kontrak berjangka transaksi multilateral di Bursa Berjangka dibandingkan dengan kontrak Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).
Keadaan ini tidak sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara produsen utama beberapa komoditi utama seperti CPO, kopi, kakao, karet, batubara, timah dan lainnya. Untuk itu, diperlukan upaya menciptakan transaksi perdagangan berjangka yang lebih baik, terutama dalam meningkatkan mutu, nilai tambah, dan harga.
"Bursa berjangka perlu melakukan pengembangan produk-produk yang diperdagangkan, salah satunya melalui pasar fisik timah di Bursa Berjangka," jelas Sentot.
Baca Juga: Sentuh rekor baru, harga CPO bisa menguat hingga akhir tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
