SMRA Bukukan Marketing Sales Rp 3,1 Triliun Hingga Pertengahan Agustus 2025

Rabu, 27 Agustus 2025 / 18:06 WIB

ILUSTRASI. Sekolah Terpadu Sedaya Bintang di Summarecon Bandung. Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan pendapatan prapenjualan alias marketing sales Rp 3,1 triliun hingga pertengahan Agustus 2025.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan pendapatan prapenjualan alias marketing sales Rp 3,1 triliun hingga pertengahan Agustus 2025.

Raihan itu sudah sekitar 60% dari target marketing sales SMRA sebesar Rp 5 triliun.

Direktur Utama SMRA, Adrianto P. Adhi mengatakan, pihaknya optimistis target di tahun 2025 bisa tercapai. Ini lantaran target pasar SMRA yang menyasar masyarakat menengah ke atas.

“Kami bersyukur. Market (masyarakat) menengah ke atas masih cukup (daya belinya),” ujarnya saat ditemui Kontan, Rabu (27/8).

Sebagai perbandingan, target marketing sales SMRA tahun 2025 sama dengan tahun lalu. Sayangnya, SMRA hanya membukukan marketing sales senilai Rp4,36 triliun sepanjang 2024. Dari total capaian tersebut, sekitar 41% dikontribusikan oleh produk yang mendapatkan insentif PPN DTP.

Lebih lanjut, Adhi berharap suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bisa tetap stabil ke depan. Penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) ke 5% di bulan Agustus juga dilihat positif dampaknya ke pasar, meskipun tidak berpengaruh besar ke bunga KPR.

Menurutnya, penurunan suku bunga BI itu karena pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan mengendalikan inflasi.

Sementara, di industri properti, bunga KPR dinilai Adhi sudah cukup bagus. Harapannya, penurunan suku bunga BI bisa ikut menurunkan suku bunga KPR.

“Bunga KPR lumayan, kalau ada promo, bisa sampai 4%. Kita harapkan ini akan lebih stabil,” tuturnya.

Di sisi lain, daya beli masyarakat saat ini sudah lebih terbantu dengan stimulus PPN DTP. Adhi pun berharap masalah pinjaman daring (pindar) di masyarakat bisa ditertibkan.

Sebab, masalah pindar membuat masyarakat kesulitan mengajukan KPR, khususnya kelas menengah ke bawah.

“Ketika konsumen default untuk KPR, pengembang punya risiko pembayaran balik (payback). Itu sudah dalam perjanjian dan kami juga ingin mengendalikan itu,” paparnya.