Skema PINA bisa kerek kinerja emiten infrastruktur

Reporter: Hasyim Ashari | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pemerintah mengeluarkan skema pembiayaan infrastruktur terbaru, yaitu Pembiayaan Infrsastruktur non Anggaran Pemerintah (PINA). Skema ini merupakan solusi dari keterbatasan anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur.

Selain menjadi solusi untuk merealisasikan proyek infrastruktur pemerintah di seluruh wilayah Indonesia, skema pembiayaan ini tentunya menjadi berkah bagi emiten infrastruktur. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tentunya akan ambil bagian dari sekema ini.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Suradi Wongso Suwarno menyampaikan, dengan skema PINA akan meningkatkan pendapatan WIKA. Sebab akan banyak proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang akan dikerjakan WIKA meskipun proyek ini nantinya akan menggunakan skema contractor pre financing.

“Jadi kita kerjakan dulu di akhir, baru akan dibayar. Tentunya ini tidak akan mengganggu kinerja WIKA, sebab masih punya leverage pendanaan diluar itu cukup besar,” ujar Suardi kepada KONTAN, Minggu (19/2).

Dia memberikan contoh proyek yang dikerjakan dulu baru dibayar setelah proyek itu selesai. Seperti proyek pembangunan jalan Tol Samarinda-Balikpapan, di sana WIKA akan menyiapkan dana sebesar Rp 5 triliun. Dana ini bukan dari kas internal perseroan melainkan kerjasama dengan perbankan atau lembaga pembiayaan lainya.

Selain jalan tol, tentunya masih banyak proyek-proyek infrastruktur pemerintah lainnya seperti pembangunan dermaga, bandara dan lainnya. Dalam hal ini, lanjut Suardi, WIKA siap menalangi dana tersebut namun konsepnya tetap capital sebab dana itu bukan dari internal perusahaan.

“Kita hanya memanfaatkan leverage dengan rights issue kemarin Rp 6 triliun tentunya bisa mencari pendanaan tiga kalinya,” ungkapnya.

Analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada menyampaikan skema PINA mempunyai dua kemungkinan. Pertama menjadi beban sebab proyek infrastruktur pemerintah harus dibiayai mereka sendiri tentunya akan menjadi beban dibandingkan kalau mendapatkan uang dari pemerintah untuk mendanai proyek tersebut.

Namun ini juga bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja dari emiten dan juga ini akan menjadi peluang bagi emiten perbankan. “Ini bisa menjadi opportunity buat emiten-emiten perbankan. Tapi dengan catatan pembayaran hasil proyek infrastruktur bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News