Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Sandy Baskoro
JAKARTA. Kami menyuguhkan sejumlah berita di halaman bursa saham Harian KONTAN edisi Rabu 8 Oktober 2014, sebagai berikut.
PT Indosat Tbk (ISAT)
Demi menggerakkan roda bisnisnya, PT Indosat Tbk (ISAT) akan menambah utang US$ 400 juta melalui skema Export Credit Agency (ECA). Semula ISAT akan menarik pinjaman tersebut di kuartal keempat tahun ini. Namun rencana itu bakal mundur ke tahun depan.
"Fleksibel. Karena underlying-nya adalah aset pengadaan," ungkap Andromeda Tristanto, Investor Relations ISAT, kepada KONTAN, Selasa (7/10). Saat ini ISAT masih proses negosiasi untuk memperoleh pinjaman tersebut. Utang ini akan berasal dari beberapa vendor.
Utang tersebut memiliki tenor lebih dari 10 tahun. Andromeda bilang, manajemen ISAT bisa meraih tenor panjang dan bunga murah melalui skema ECA. Pasalnya, ECA merupakan fasilitas pemerintah negara luar untuk mendorong ekspor.
Kelak, ISAT akan menggunakan pinjaman tersebut untuk menyokong belanja modal atau capital expenditure (capex). Anak usaha Grup Ooredoo ini belum mau mengungkapkan nilai belanja modal pada tahun depan. Namun, capex ISAT pada tahun depan bisa lebih rendah dibandingkan belanja modal tahun ini.
ISAT mengalokasikan capex antara Rp 8 triliun hingga Rp 9 triliun di tahun 2014. "Karena efisiensi. Kami menganggarkan capex cukup besar pada tahun 2013 hingga 2014," tutur Andromeda.
PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya mencabut suspensi perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) pada Selasa (7/10). Di hari pertama perdagangan sejak disuspensi pada 24 September 2014, harga BUMI langsung longsor 16,32% ke level Rp 159 per saham.
Kiswoyo Adi Joe, analis Investa Saran Mandiri, menilai, rontoknya harga saham BUMI mencerminkan lunturnya kepercayaan investor kepada manajemen emiten batubara yang dikendalikan keluarga Bakrie itu. Sudah sejak lama, manajemen BUMI mengecewakan investor lantaran menggelar aksi korporasi yang tak jelas. "Masalahnya, aksi korporasi itu tidak kunjung berdampak positif pada laporan keuangan BUMI," kata Kiswoyo, Selasa (7/10).
Aksi terbaru yang menuai kontroversi adalah Penawaran Umum Terbatas (PUT IV) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Semula, BUMI akan menjual 32,19 miliar saham senilai US$ 700 juta setara Rp 8 triliun. Tapi BUMI membatalkan tiga bagian dari rights issue itu. BUMI membatalkan penerbitan 12,65 miliar saham lantaran kekurangan permintaan (undersubscription). Imbasnya, BUMI tak mampu meraih dana yang seharusnya US$ 275 juta atau Rp 3,16 triliun. Dus, BUMI kembali memasukkan 12,65 miliar saham itu ke dalam portepelnya.
PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD)
PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) mulai mengambil ancang-ancang untuk mendongkrak pertumbuhan usaha di tahun 2015. LEAD akan mencari peluang mendapatkan kontrak pengadaan kapal, khususnya di industri minyak dan gas (migas).
Eddy K Logam, Direktur Utama LEAD, menuturkan, pihaknya tengah membidik kontrak baru US$ 100 juta–US$ 150 juta di tahun 2015. Target itu lebih tinggi dari perolehan kontrak baru LEAD tahun ini US$ 70 juta.
Saat ini, LEAD sedang mengikuti enam sampai tujuh tender baru. "Sebagian dari (segmen) eksplorasi, sebagian dari pengembangan dan (kontrak) lebih banyak dari produksi," kata Eddy kepada KONTAN, belum lama ini.
Sebelumnya, LEAD baru mendapatkan kontrak US$ 27 juta dari Eni SpA di Muara Bakau, Kalimantan Timur. Kontrak itu berdurasi tiga tahun mulai November.
PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU)
PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menarik pinjaman US$ 30 juta atau sekitar Rp 360 miliar. Dana tersebut dari induk usaha INRU, yakni Pinnacle Company Limited (PCL).
"Pinjaman ini sebagai pengembalian uang muka untuk DP Marketing International Limited (DPM)," tulis manajemen INRU dalam propektus ringkas, Selasa (7/10). Pinjaman INRU LIBOR + 3,5% dengan tenor delapan tahun dan grace period yang sama.
DPM adalah perusahaan terafiliasi yang juga menjadi pelanggan INRU. Ini karena perubahan sistem penjualan INRU yang memakai uang muka. DPM menyepakati, tapi dalam kontrak tersebut DPM berhak meminta pengembalian uang muka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
