Sentimen Geopolitik Berpotensi Dorong Kenaikan Yield Obligasi Korporasi

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sentimen geopolitik berpotensi mengerek yield obligasi korporasi. Hal ini karena investor meminta premi risiko yang lebih tinggi ditengah tekanan sentimen geopolitik.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, sentimen geopolitik memang cenderung mendorong investor meminta premi risiko yang lebih tinggi. Lalu tekanan itu biasanya ikut mengerek yield obligasi korporasi. 

"Saat ketegangan global meningkat, investor menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan gangguan arus modal, pelemahan nilai tukar, lonjakan biaya impor, dan perlambatan pertumbuhan," ujar Syafruddin kepada Kontan, Kamis (12/3/2026).

Syafruddin menambahkan, dalam situasi seperti itu, investor tidak puas dengan imbal hasil lama karena mereka melihat risiko gagal bayar dan risiko likuiditas ikut naik. Akibatnya, harga obligasi korporasi tertekan dan yield bergerak naik. 

Pola ini makin kuat di negara berkembang seperti Indonesia karena pasar cepat mengaitkan gejolak geopolitik dengan tekanan pada rupiah, kenaikan yield SUN, dan membesarnya biaya pendanaan perusahaan. 

Baca Juga: Dibayangi Sentimen Geopolitik, Begini Prospek Pasar Obligasi

Jika obligasi pemerintah saja sudah menawarkan imbal hasil lebih tinggi akibat premi risiko negara yang naik, obligasi korporasi pasti harus memberi imbal hasil lebih besar lagi agar tetap menarik. 

"Karena itu, sentimen geopolitik tidak berhenti pada berita luar negeri. Sentimen itu langsung mengubah cara investor menilai risiko, lalu diterjemahkan pasar ke dalam kenaikan yield obligasi korporasi," jelas Syafruddin.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, prospek pasar obligasi setelah Fitch merevisi outlook Indonesia menjadi negatif pada dasarnya akan lebih menantang dalam jangka pendek. Akan tetapi belum berubah menjadi situasi yang buruk secara menyeluruh. 

“Yang paling terasa adalah kenaikan kehati-hatian investor, terutama untuk obligasi tenor menengah dan panjang, karena pasar akan meminta imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi atas naiknya persepsi risiko kebijakan dan fiskal,” ujar Josua kepada Kontan, Kamis (12/3/2026).

Namun perlu ditekankan, Fitch tetap mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB, sehingga Indonesia masih berada dalam kelompok yang layak investasi. Artinya, dampaknya lebih berupa penyesuaian harga dan kenaikan imbal hasil, bukan hilangnya minat investor secara total. 

Di sisi lain, Josua melihat penopang pasar obligasi Indonesia masih ada, yaitu proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 yang masih berada di kisaran 4,9% - 5,7% menurut Bank Indonesia, sasaran defisit anggaran resmi yang masih dijaga di 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Serta asumsi rerata imbal hasil SBN 10 tahun dalam APBN 2026 sebesar 6,9%. 

Baca Juga: Ketegangan Timur Tengah Naikkan Permintaan Safe Haven, dari Emas hingga Obligasi

“Jadi, prospek pasar obligasi saya nilai masih cukup baik, tetapi akan lebih selektif, lebih mudah bergejolak, dan sangat sensitif terhadap perkembangan kebijakan serta arus modal asing,” terang Josua. 

Josua menambahkan, sentimen geopolitik di Timur Tengah berdampak cukup nyata terhadap pergerakan imbal hasil SBN melalui tiga jalur utama. Pertama, kenaikan harga minyak mendorong kekhawatiran inflasi dan mempersempit ruang pelonggaran suku bunga.

Kedua, investor global cenderung memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, sehingga negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tekanan arus keluar dan pelemahan rupiah.

Ketiga, jika harga minyak bertahan tinggi, pasar mulai menghitung risiko fiskal karena subsidi dan kompensasi energi bisa membesar. Data terbaru menunjukkan pengaruh ini sudah terlihat, meski belum menjadi tekanan yang tidak terkendali. OJK mencatat rata-rata imbal hasil SBN naik 1,76 poin dasar secara bulanan dan 10,04 poin dasar sejak awal tahun sampai akhir Februari 2026. 

“Jadi, dampak geopolitik Timur Tengah terhadap SBN saat ini saya nilai cukup kuat, tetapi masih bersifat terukur. Tekanannya akan jauh lebih besar bila konflik berkepanjangan, jalur energi terganggu, atau harga minyak bertahan tinggi di atas asumsi anggaran,” jelas Josua.

Baca Juga: Obligasi Korporasi Dinilai Lebih Tahan Gejolak Dibanding SUN pada Tahun 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News