Rights Issue Marak Awal Tahun, Ini Dampaknya bagi Emiten dan Investor

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi korporasi berupa penambahan modal melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue kembali marak dilakukan oleh sejumlah emiten dalam beberapa waktu terakhir.

Langkah ini ditempuh perusahaan untuk memperkuat struktur permodalan, melunasi utang, hingga mendukung ekspansi bisnis.

Sejumlah emiten dari berbagai sektor tercatat telah mengumumkan rencana rights issue pada awal tahun ini. Langkah tersebut dinilai sebagai respons atas kebutuhan pendanaan di tengah tekanan likuiditas dan biaya dana (cost of fund) yang masih relatif tinggi.

Sejumlah Emiten Gelar Rights Issue

Salah satu emiten yang akan melaksanakan rights issue adalah PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA). Perusahaan ini berencana menerbitkan maksimal 1 miliar saham baru.

Dana hasil rights issue akan digunakan untuk membayar utang kepada pihak terafiliasi, yakni PT Sarana Steel. BAJA memiliki kewajiban sebesar US$ 20,60 juta kepada entitas tersebut.

Kemudian, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) juga akan menerbitkan 24 miliar saham baru dengan harga Rp 50 per saham. Dana yang dihimpun akan dialokasikan untuk akuisisi sejumlah aset properti, sementara sisanya digunakan sebagai modal kerja dan penyertaan modal kepada entitas anak.

Emiten properti PT Graha Andrsentra Propertindo Tbk (JGLE) turut merencanakan rights issue dengan menerbitkan 8,28 miliar saham baru Seri B pada harga pelaksanaan Rp 50 per saham. Dana tersebut akan mendukung rencana akuisisi sebagian besar saham PT Jungleland Asia.

Di sektor teknologi, PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) mengumumkan rencana penerbitan 600 juta saham baru dengan harga Rp 100 per saham. Dana rights issue akan digunakan untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo pada 11 Juli 2026 dengan nilai sekitar Rp 560 miliar.

Sementara itu, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) berencana menerbitkan 2,03 miliar saham baru bernominal Rp 100 per saham. Aksi korporasi ini ditujukan untuk mendukung likuiditas umum, belanja modal, dan modal kerja perusahaan.

Faktor Pendorong Rights Issue

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah menilai, maraknya rights issue dipengaruhi kombinasi kebutuhan deleveraging, ekspansi usaha, serta tekanan likuiditas di tengah biaya dana yang masih tinggi.

Bagi emiten dengan tren peningkatan utang atau arus kas terbatas, rights issue menjadi opsi pendanaan yang relatif lebih aman dibandingkan menambah utang baru.

Melalui rights issue, perusahaan dapat memperkuat struktur permodalan, menurunkan debt to equity ratio (DER), serta memperbaiki likuiditas tanpa menambah beban bunga.

Namun demikian, aksi ini tetap memiliki konsekuensi, seperti risiko dilusi kepemilikan dan laba per saham (EPS), potensi tekanan harga saham apabila valuasi belum menarik, serta ketergantungan pada partisipasi pemegang saham lama.

"Secara fundamental, rights issue akan dinilai positif pasar apabila dana digunakan untuk ekspansi produktif atau akuisisi yang bersifat menguntungkan bukan sekadar menutup kewajiban jangka pendek," ungkap dia, Senin (23/2/2026).

Dampak bagi Investor

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menambahkan, rights issue pada dasarnya akan meningkatkan ekuitas dan menurunkan rasio utang sehingga struktur modal emiten menjadi lebih sehat.

Dari sisi investor, dampak positif akan terasa apabila dana digunakan untuk sektor atau proyek yang mampu meningkatkan laba perusahaan.

"Namun dalam jangka pendek rights issue sering muncul volatilitas harga karena faktor dilusi dan sentimen pasar," kata dia, Senin (23/2/2026).

Dalam jangka menengah dan panjang, dampak rights issue sangat bergantung pada kualitas penggunaan dana.

Jika ekspansi yang dibiayai mampu menghasilkan pertumbuhan laba lebih besar dibandingkan efek dilusi, maka aksi korporasi ini berpotensi meningkatkan valuasi emiten serta memberikan imbal hasil bagi pemegang saham.

Abida menilai, rights issue masih berpotensi ramai di pasar, khususnya bagi emiten yang memiliki kebutuhan pendanaan besar atau tengah melakukan restrukturisasi utang.

Faktor eksternal seperti suku bunga acuan tinggi dan keterbatasan akses kredit juga dapat mendorong perusahaan memilih rights issue sebagai alternatif pendanaan.

Hari menambahkan, peluang rights issue ke depan masih terbuka lebar, terutama bagi emiten dengan leverage tinggi, kebutuhan belanja modal besar di sektor infrastruktur, tambang, properti, dan energi, serta perusahaan yang menjalankan restrukturisasi utang.

Momentum pelaksanaan rights issue dapat dipicu oleh peluang pertumbuhan sektor, kebutuhan pendanaan proyek strategis, hingga penyesuaian regulasi permodalan.

"Pada dasarnya, rights issue bukan sinyal negatif secara otomatis, karena penilaian pasar sangat bergantung pada tujuan penggunaan dana dan potensi imbal hasilnya," tukas dia.

Baik Hari maupun Abida tidak memberikan rekomendasi khusus terhadap saham-saham yang tengah merencanakan rights issue. Meski demikian, investor tetap disarankan untuk mengedepankan pendekatan selektif berbasis fundamental.

"Investor sebaiknya mencermati tujuan penggunaan dana dan potensi perbaikan kinerja setelah aksi korporasi," tandas Abida.