kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.625.000   -5.000   -0,19%
  • USD/IDR 17.973   60,00   0,33%
  • IDX 5.730   87,08   1,54%
  • KOMPAS100 742   14,13   1,94%
  • LQ45 561   7,80   1,41%
  • ISSI 199   2,71   1,38%
  • IDX30 318   3,44   1,09%
  • IDXHIDIV20 390   1,15   0,30%
  • IDX80 84   1,28   1,55%
  • IDXV30 107   -0,08   -0,08%
  • IDXQ30 102   0,61   0,60%

Perusahaan Gas Negara tak lagi jadi persero


Kamis, 25 Januari 2018 / 18:52 WIB
ILUSTRASI. RUPSLB PGAS


Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Dupla Kartini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelak, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) tak menggunakan istilah persero lagi dibelakang nama perusahaan. Hal ini menyusul disetujuinya perubahan anggaran dasar (AD) terkait pembentukan holding migas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGAS, Kamis (25/1).

"Sebesar 77% pemegang saham menyetujui rencana perubahan anggaran dasar," ujar Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama usai kegiatan RUPSLB.

Seperti diketahui, pelaksanaan RUPSLB ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian BUMN bernomor 682-/MBU/11/2017 tanggal 28 November 2017. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno menginstruksikan PGAS melaksanakan RUPSLB, lantaran Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham PT Pertamina (Persero) sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Menurut Rachmat, pembahasan perubahan anggaran dasar perusahaan perlu dilakukan agar rencana pemerintah membentuk holding migas bisa terwujud. "Pemerintah dalam hal ini mengalihkan seluruh saham Seri B milik negara di PGAS menjadi setoran modal pada Pertamina," imbuhnya.

Sehingga, setelah ini Pertamina akan menjadi induk usaha (holding), sedangkan PGAS menjadi anak perusahaan Pertamina. Sedangkan, Pertagas yang merupakan anak usaha Pertamina akan dialihkan kepemilikannya ke PGAS.

Karena pengalihan saham pemerintah ke Pertamina itu pula, terjadi perubahan status pada PGAS dari semula BUMN Persero menjadi Non-Persero. "Tapi berdasarkan PP 72 Tahun 2016, sebagai anak usaha Pertamina, kami tetap mendapat perlakuan sama seperti BUMN," pungkas Rachmat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×