Reporter: Arvin Nugroho | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) kembali mengumumkan hasil lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (7/4). Pada lelang kali ini, jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp 18 triliun, lebih tinggi ketimbang lelang SBSN dua pekan lalu yang mencapai Rp 14,60 triliun.
Para analis melihat kenaikan jumlah penawaran yang masuk tak terlepas dari stimulus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya menstabilkan perekonomian. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun telah menggelontorkan stimulus dengan menambahkan biaya pada APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan virus korona.
Head of Research Pefindo Fikri C Permana melihat stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah sejauh ini berpengaruh pada peningkatan penawaran yang masuk pada lelang kali ini. Hanya saja, stimulus tersebut belum memiliki pengaruh yang signifikan.
Itu terlihat dari kekhawatiran investor yang masih belum sepenuhnya hilang untuk masuk pada lelang SBSN dan SBN secara umum. “Hasilnya sesuai dengan ekspetasi, yakni dengan oversubscribed 2 kali hingga 3 kali,” kata Fikri kepada Kontan.co.id, pada Selasa (7/4).
Baca Juga: Perry Warjiyo: BI dapat fasilitas repo dari The Fed senilai US$ 60 miliar
Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto mengatakan, naiknya jumlah penawaran yang masuk menunjukkan minat investor terhadap SBSN masih cukup tinggi. Tapi, kondisi saat ini masih lebih rendah ketimbang periode Januari–Februari lalu. Ramdhan melihat itu tak terlepas dari upaya pemerintah dalam menempatkan yield yang tepat.
Sebagai informasi, dalam lelang kali ini DJPPR melelang enam seri SBSN yang terdiri dari seri SPNS08102020, seri SPNS08012021, seri PBS002, seri PBS026, seri PBS004, dan seri PBS005. Dari keenam seri tersebut, seri SPNS08102020 dan seri SPNS08012021 menjadi seri yang paling diminati oleh investor dengan mencatatkan penawaran masing-masing sebesar Rp 6,18 triliun dan Rp 6,60 triliun.
Seri SPNS08012021 dengan tanggal jatuh tempo pada 8 Januari 2021 ini juga tercatat sebagai seri yang paling banyak dimenangkan oleh pemerintah dengan sebesar Rp 3,20 triliun. Seri SPNS08012021 sendiri memiliki yield rata-rata tertimbang sebesar 3,41%. Sedangkan, Seri SPNS08102020 sendiri memiliki yield rata-rata tertimbang sebesar 3,12%.
Baca Juga: Darurat corona, ekonomi Jepang bisa kontraksi dua kuartal lagi
Ramdhan mengatakan banyaknya investor memburu seri dengan tenor jangka pendek tak terlepas dari tingkat risiko yang relatif rendah daripada seri dengan tenor panjang. Apalagi, di tengah kondisi yang serba tidak pasti, volatilitas tenor jangka pendek menjadi lebih rendah juga.
Fikri mengatakan tenor yang ditawarkan oleh pemerintah menjadi pertimbangan investor dalam membeli surat utang. Itu menunjukkan bahwa investor saat ini masih cenderung menahan diri dan melihat perkembangan ekonomi dalam 2–3 bulan ke depan.
Dari jumlah penawaran yang masuk, pemerintah hanya memenangkan Rp 6,29 triliun. Angka ini lebih rendah daripada target indikatif lelang sebesar Rp 7 triliun. Fikri melihat hal tersebut disebabkan oleh minat investor yang masih tertahan dan yield yang diminta cukup tinggi. Sehingga pemerintah memilih menjaga nilai penerbitan saat ini.
Sementara itu, Ramdhan melihat langkah pemerintah yang tidak memenangkan sesuai dengan target indikatif merupakan strategi pemerintah untuk mendapatkan yield terbaik saat ini.
Baca Juga: Moody's sematkan peringkat Baa2 untuk pandemic bond perdana Indonesia
Perppu No. 1 Tahun 2020
Tak hanya berupa dana, dalam mengatasi dampak dari penyebaran virus korona, Jokowi juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan untuk Bank Indonesia (BI) membeli Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana.
Fikri melihat kewenangan itu akan berdampak positif terhadap kondisi pasar saat ini. Apalagi saat ini pasar memperkirakan akan adanya tambahan permintaan dan likuiditas. Sehingga kebijakan itu menjadi bukti yang dapat memberikan kepercayaan bagi pasar bahwa stabilitas pasar keuangan akan dijaga oleh pemerintah.
Baca Juga: Postur APBN 2020 berubah, belanja pemerintah pusat turun Rp 87,5 triliun
Setali tiga uang, Ramdhan melihat kewenangan BI itu menjadikannya sebagai stabilisator pasar guna menjaga agar likuiditas di pasar masih cukup baik. Efeknya terlihat dari lelang kali ini yang menunjukkan bahwa minat investor masih tetap ada. Kendati demikian, Ramdhan mengatakan upaya BI untuk membeli SBSN kali ini belum terlihat. Sebab, fokus BI dan pemerintah saat ini tertuju pada pandemic bond.
Ramdhan mengatakan prospek SBSN ke depan masih cukup menjanjikan. Hanya saja, kondisi itu akan bergantung pada penanganan virus corona. Seandainya mereda, maka kondisi pun ikut berbalik stabil, SBSN berpotensi untuk diburu oleh investor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
