Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan baru yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.05/2020.
Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru untuk membantu likuiditas bank dengan cara menempatkan dana di bank umum. Menkeu bisa menempatkan dana di bank umum yang disebut sebagai bank mitra.
Dalam aturan ini, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang melaksanakan penempatan uang negara pada bank umum sebagai bank mitra terkait dengan program percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Baca Juga: Skema anyar, tujuan penempatan dana pemerintah di bank mitra beda dengan bank jangkar
Kepala Riset Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma menilai, penempatan uang Negara ini cukup membantu perbankan dalam menambah likuiditas, minimal untuk menambal likuiditas akibat restruturiasi. Namun, dana ini dirasa masih kurang bila dibandingkan dengan potensi restrukturiasi kredit yang dialami perbankan.
“Karena saat ini restrukturiasi sudah sekitar Rp 650 triliun dan ada kemungkinan bisa naik jadi Rp 1.300an triliun, masih dua kali lipatnya. Jadi, penempatan dana ini cukup membantu tetapi seperti yang saya katakan, saat ini perbankan masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit,” ujar Suria kepada Kontan.co.id, Rabu (24/6).
Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 15 Juni 2020 total nilai restrukturisasi kredit perbank sudah mencapai Rp 655,8 triliun yang terdiri dari 6,27 juta nasabah. Sementara, total potensi nilai outstanding restrukturisasi kredit di perbankan mencapai Rp1.352,52 triliun kepada 15,29 juta debitur.
Suria melanjutkan, banyaknya restrukturisasi kredit akibat Covid-19 membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Sehingga, dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan dari masyarakat saat ini bukan untuk dilempar kembali dalam bentuk kredit, tetapi hanya untuk menjaga cash flow. “Karena banyak yang menunda pembayaran,” sambung dia.
Baca Juga: Penyaluran anggaran program padat karya tunai telah capai Rp 3,88 triliun
Vice President Artha Sekuritas Frederik Rasali juga menilai dana tersebut berdampak baik dengan memberikan likuiditas tambahan untuk perbankan. Namun yang sekarang menjadi fokus adalah tingkat risiko dan juga permintaan atas kredit tersebut.
Sebab, banyak usaha yang terdampak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Maret - Juni saat ini. “Namun setelah Juni pun saya belum melihat konsumsi akan pulih seperti tahun lalu sebelum adanya wabah Covid-19. Jadi, yang perlu diperhatikan lebih ke sisi risiko dan demand dari kredit itu sendiri,” ujar Frederik kepada Kontan.co.id.
Asal tahu, otoritas fiskal meminta bank mitra yang dijadikan tempat untuk penempatan uang negara memberikan remunerasi atau bunga kepada pemerintah. Bunga yang dikenakan paling sedikit sebesar tingkat bunga atas uang negara untuk Rekening Penempatan dalam rupiah di Bank Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah telah mencairkan dana penanganan Covid-19 Rp 64,92 triliun
Suria menilai, pengenaan remunerasi terhadap bank mitra adalah hal yang wajar. Presiden Direktur CSA Institute Aria Santoso juga mengamini hal ini. “Walaupun wajib memberikan bunga, itu wajar saja sebagaimana diperhitungkan oleh bank sebagai cost of fund,” terang dia kepada Kontan.co.id, Rabu (24/6).
Adapun rumus perhitungan besarnya tingkat bunga Penempatan Uang Negara yakni pokok penempatan dikali tingkat bunga penempatan dikali jumlah hari kalender dibagi 365.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
