Reporter: Didik Purwanto |
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan mengevaluasi hasil proses Initial Public Offering (IPO) PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang ternyata hanya diserap 43% dari 6,33 miliar saham yang ditawarkan.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar menilai evaluasi tersebut sesuai dengan usulan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan. Evaluasi tersebut mengenai sistem prosedur maupun evaluasi mengenai anak usaha BUMN yang akan go public.
"Kami sedang mencari celah untuk perbaikan lebih baik ke depan," jelas Mustafa, Rabu (16/2).
Akibat proses IPO yang tidak diserap oleh investor, para penjamin emisi (underwriter) terpaksa harus menanggung 3,008 miliar saham atau setara 47,7% atau Rp 2,25 triliun. Dari dana tersebut, PT Danareksa sekuritas mendapat porsi Rp 975 miliar, bahkan PT Bahana Sekuritas dikabarkan meminjam Rp 1 triliun kepada PT Danareksa Sekuritas.
Namun Mustafa menganggap dana yang harus ditanggung oleh penjamin emisi ini merupakan hal yang wajar dalam berbisnis. Hal tersebut dianggap bisnis yang bisa berpotensi untung maupun rugi di bursa saham.
"Saya kira mereka tidak ada kesulitan. Itu hanya potensial loss saja," jelasnya.
Ke depan, pemerintah berniat tidak akan menjual murah saham baru yang akan ditawarkan ke publik, terutama anak usaha BUMN. "Nanti saya tidak mau IPO dihargai Rp 500 per saham, saya inginnya Rp 1.000 per saham. Saham anak BUMN kan cantik-cantik," jelas Deputi BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Pandu Djajanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
