Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Sempat tak sukses menerbitkan saving bond ritel (SBR), pemerintah bakal menambah fitur untuk penerbitan tahun depan.
Direktur surat utang negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting mengatakan nantinya SBR bisa dijaminkan dan dicairkan lebih awal atau early redemption. "Namun, instrumen ini tetap tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder," ujar Loto, Selasa (20/10).
Sumber KONTAN di DJPPR mengatakan, redemption SBR hanya bisa dilakukan ke pemerintah. Sehingga, investor tidak bisa melakukan redemption kepada investor lain.
Penetapan fitur ini tengah dalam pembahasan pemerintah. Salah satu yang dikaji merupakan jangka waktu early redemption. Sumber tersebut mencontohkan, apabila SBR bertenor tiga tahun maka pemerintah akan membuka dua periode early redemption.
"Misalnya early redemption sesudah tahun pertama dan sesudah tahun kedua. Namun, struktur tetapnya akan kami finalisasi menjelang masa penawaran," ujar sumber tersebut.
Tahun ini, pemerintah tak akan menerbitkan SBR. Pasalnya, kata sumber tersebut, pemerintah masih menanti SBR seri 001 jatuh tempo.
Senada, Loto mengatakan strategi tersebut diterapkan agar investor dapat menikmati SBR yang telah terbit. "Sebab, SBR merupakan instrumen baru dan tidak dapat diperdagangkan di sekunder," tutur Loto.
Rencananya, SBR dengan fitur baru tersebut akan diterbitkan tahun depan. Sebelumnya Loto mengatakan produk ini akan diterbitkan pada semester I. Seperti penerbitan sebelumnya, SBR seri 002 akan menggunakan suku bunga floating.
"Namun, kami masih membahas reference-nya apakah masih akan menggunakan suku bunga LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) atau BI rate (suku bunga acuan Bank Indonesia)," tutur Loto.
Sekadar informasi, SBR seri 001 menetapkan kupon 125 basis poun di atas suku bunga LPS .
Sedangkan Fixed Income Analyst Samuel Sekuritas Indonesia Maximilianus Nico Demus mengatakan, prospek penerbitan SBR dipengaruhi oleh sosialisasi serta edukasi pemerintah kepada calon investor.
"Sehingga investor dapat mengenal produk saving bond dengan baik. SBR sudah sangat baik, namun apabila tidak tersampaikan dengan baik maka pasti akan menjadi hal yang sia-sia," tutur Nico.
Kendati demikian, menurut Nico, instrumen ini menarik bagi investor ritel. SBR merupakan produk investasi aman dengan tingkat imbal hasil yang baik. "Dengan 125 basis poin di atas LPS rate, maka akan menguntungkan investor," ujar Nico.
Meski tak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, menurut Nico, investor masih akan memburu SBR. Pasalnya, instrumen ini memiliki tenor pendek di bawah Obligasi Retail Indonesia (ORI).
Selain itu, adanya fitur early redemption akan memicu instrumen ini semakin likuid. "Fitur tersebut akan mendorong investor untuk bisa kembali mendapatkan dana tunainya sebelum jatuh tempo," ujar dia.
Nico memperkirakan total permintaan SBR tahun depan akan melebihi penerbitan tahun lalu yang hanya sebesar Rp 2,39 triliun. Adapun untuk kupon diprediksi akan berkisar 8,5% hingga 8,75%.
"Tidak menutup kemungkinan apabila tahun depan pasar obligasi membaik, maka SBR dapat memberikan kupon lebih rendah lagi," tutur Nico.
Anais Sucorinvest Central Gani Ariawan juga memperkirakan mekanisme early redemption akan menambah minat investor untuk masuk ke SBR tahun depan. "Apalagi apabila diterbitkan di awal tahun depan. KArena investor memiliki dana yang lebih besar untuk diinvestasikan di awal tahun," ujar Loto.
Dia memperkirakan penerbitan akan dipengaruhi oleh tingkat bunga acuan untuk penetapan kupon SBR. Analisis Ariawan, BI rate berpotensi turun tahun depan. "Syaratnya, nilai tukar rupiah semakin stabi dan ketidakpastian the Fed akan mereda. Disamping itu, BI Juga telah menyatakan ada peluang melonggarkan kebijakan moneternya," tutur dia.
SBR001 diterbitkan Mei tahun lalu dengan tenor dua tahun. Total penawaran emisi dari investor kala itu cuma Rp 2,39 triliun dan diterbitkan dengan nominal yang sama. Padahal target indikatif pemerintah pada SBR001 sebesar Rp 2,5 triliun. Rencananya, tahun ini pemerintah tidak akan menerbitkan SBR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
