Reporter: Intan Nirmala Sari | Editor: Anna Suci Perwitasari
Sesuai dengan POJK NO.23/POJK.04/2016, reksadana MPAM dibubarkan dan dilikuidasi berdasarkan pasal 45 ayat C yang diatur dalam pasal 47.
Di dalam pasal 47 secara jelas tertulis NAB pembubaran yang diperjelas surat dari bank kustodian terkait 6 produk reksadana MPAP yang dibubarkan dan dilikuidasi yang tertulis bahwa pembayaran sesuai dengan pasal 47 POJK menggunakan NAB pembubaran.
Lebih lanjut, Anto menjelaskan bahwa MPAM telah mengeluarkan surat yang bertentangan dengan POJK dengan menggunakan NAB likuidasi. Apalagi belakangan MPAM diketahui mengajukan skema pengembalian dana nasabah berdasarkan kemampuan keuangan MPAM dalam menyerap saham dan juga harga sesuai dengan keadaan pasar setelah pandemi virus corona, walaupun skema tersebut sudah ditolak OJK.
Baca Juga: Likuidasi reksadana, Minna Padi tunggu tanggapan OJK
Teranyar, MPAM dikabarkan berencana untuk mengembalikan uang nasabah melalui skema Balai Lelang Independen. "Kami sebagai nasabah minta proses pengembalian dana nasabah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan bukan berdasarkan peraturan yang diciptakan sepihak oleh MPAM, karena Indonesia adalah negara hukum," tandasnya.
Asal tahu saja, pada 11 Juni 2020 manajemen MPAM kembali melayangkan surat bernomor 079/CM-DIR/MPAM/VI/2020 kepada OJK perihal permohonan persetujuan pelaksanaan lelang terbuka sisa saham hasil likuidasi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencari solusi atas kendala dalam proses pembubaran dan likuidasi reksadana, MPAM sedang meminta persetujuan OJK untuk menjalankan proses lelang terbuka di luar mekanisme bursa efek, yakni penjualan saham melalui balai lelang independen yang ditunjuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
