| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.703.000 40.000 1,50%
USD/IDR 16.993 76,00 0,45%
IDX 9.134 58,47 0,64%
KOMPAS100 1.263 7,36 0,59%
LQ45 893 3,69 0,41%
ISSI 334 4,00 1,21%
IDX30 455 2,66 0,59%
IDXHIDIV20 538 4,37 0,82%
IDX80 141 0,76 0,54%
IDXV30 149 1,74 1,18%
IDXQ30 146 0,65 0,45%

INVESTASI / EMITEN

Mediasi Bali Towerindo (BALI) dengan Pemkab Badung Kembali Digelar

Senin, 19 Januari 2026 / 17:01 WIB

ILUSTRASI. Menara telekomunikasi PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI)

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sidang mediasi PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terkait gugatan wanprestasi dalam perjanjian pembangunan menara telekomunikasi akan digelar pada Selasa (20/1/2026).

Sidang mediasi tersebut akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Denpasar. Agenda sidang disebutkan melanjutkan mediasi antara kedua pihak yang hingga kini belum menemui titik terang.

Adapun Gugatan Bali Towerindo terhadap Pemkab Badung terdaftar dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps. Agenda mediasi tercatat berlangsung selama empat kali dan belum ada kesepakatan apapun. Mediasi dipimpin oleh hakim mediator Ni Luh Suantini.

Dalam gugatannya, Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung karena dianggap tidak menjalankan perjanjian kerja sama dalam penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi.

Bali Towerindo mempermasalahkan Pemkab Badung yang tidak membongkar seluruh menara telekomunikasi eksisting setelah menara Bali Towerindo beroperasi di wilayah Badung selama satu tahun.

Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai, kegagalan mediasi berpotensi membuka secara terang-benderang skema kerja sama awal antara Bali Towerindo dan Pemkab Badung yang dimulai sejak 2007.

Menurutnya, perjanjian awal itu akan menjadi faktor kunci dalam menilai ada atau tidaknya praktik monopoli dalam kerja sama pembangunan menara telekomunikasi tersebut.

“Kegagalan mediasi akan mengakibatkan terbukanya perjanjian awal mereka dan ini bagus karena bupati yang sekarang menjabat sangat memahami. Sebab, ia berperan sebagai kasatpol PP pada tahun itu,” jelasnya, Senin (19/1/2026).

Kamilov memperkirakan masing-masing pihak akan mengeluarkan strategi untuk memperkuat posisi mereka di persidangan. Bali Towerindo, misalnya, bisa menaikkan nilai tuntutan atau meminta perpanjangan masa kerja sama.

Di sisi lain, kata dia, Pemkab Badung dapat berargumen bahwa kebijakan mereka bertujuan membuka ruang persaingan usaha yang lebih sehat demi peningkatan kualitas layanan.