Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Peluang emiten konstruksi pelat merah, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mendapat kontrak baru semakin besar. Pasalnya, permasalahan administrasi proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi telah selesai.
Dengan begitu, ADHI akan mendapatkan kontrak baru dari proyek LRT tersebut tahun ini. Padahal sebelumnya, perbedaan pendanaan antara Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI terkait penggunaan jenis rel yang akan dipakai dikhawatirkan akan mengganggu pengerjaan proyek tersebut.
Harris Gunawan, Direktur Utama ADHI mengatakan, dengan terurainya hambatan tersebut maka penandatanganan kontrak pengerjaan LRT akan dilakukan tahun ini sehingga tetap bisa rampung sesuai target di tahun 2018. "Kita sangat senang masalah tersebut selesai agar tanda tangan kontrak segera bisa dilakukan," ungkapnya pada KONTAN, Kamis (9/6).
Kendati begitu, kontrak LRT sejatinya tidak masuk dalam target kontrak baru yang dipatok perseroan tahun ini yakni Rp 25,1 triliun. Alasannya, kontrak LRT hanya akan didapat sekali. Sementara jika dimasukkan ke dalam target maka di tahun berikutnya kontrak baru ADHI akan cenderung turun karena tidak ada lagi proyek yang sama.
Harris belum tahu apakah kontrak LRT tersebut akan ditandatangani sekaligus tahun ini atau secara bertahap karena pendanaan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Sebagai gambaran, trase LRT yang melintas antar provinsi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Sedangkan, trase yang melintas di DKI Jakarta jadi kewenangan PT Jakarta Propertindo.
Hingga akhir Mei 2016, ADHI telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp 4,97 triliun atau baru sekitar 19,8% dari target. Namun, Harris mengatakan saat ini pihaknya sudah memenangkan tender beberapa proyek sekitar Rp 1,3 triliun namun belum adminstrasinya belum rampung. Sehingga jika ditotal kontrak baru yang telah didapat perseroan mencapai Rp 6,27 triliun atau 25% dari target.
Untuk mencapai target tersebut, ADHI masih akan fokus mengejar proyek-proyek pemerintah dan BUMN seperti proyek rumah susun, bendungan, persiapan Asian Games, dan lain-lain. "Proyek swasta porsinya akan kita kurangi," ujar Harris.
Harris bilang, saat ini pendanaan untuk mengerjakan kontrak baru telah aman. Perseroan telah memperoleh cash loan (pinjaman tunai) dari sejumlah bank sebesar Rp 5,5 triliun dan pinjaman non cash loan Rp 18,5 triliun.
Dengan total ekuitas Rp 5 triliun, ADHI memiliki ruang mencari pendanaan Rp 15 triliun. Sementara saat ini, perseroan baru memiliki pinjaman tunai Rp 5,5 triliun sehingga menurut Harris peluang menambah pinjaman masih ada untuk pendanaan LRT.
Setelah kontrak proyek LRT ditandatangani, ADHI akan segera menjajaki pinjaman perbankan sebagai pendanaan. Harris mengklaim, saat ini sudah ada beberapa bank BUMN yang berkomitmen mendanai proyek tersebut.
Arief Budiman, Analis Ciptadana melihat prospek ADHI akan semakin positif dengan selesai permasalahan administrasi proyek LRT. Sementara perselisihan antara Gubernur Jakarta dan Menteri Perhubungan sebelumnya telah membuat saham emiten konstruksi ini merosot 15% dari 25 April-13 Mei 2016.
Menurutnya peluang perseroan memperoleh kontrak baru akan semakin besar. Apalagi, Gubernur Jakarta telah mengajak ADHI bersama kontraktor BUMN lainnya untuk menggarap trase LRT yang melewati wilayah DKI Jakarta. "Kami perkirakan ADHI berpeluang memenangkan proyek tersebut," kata Arief dalam risetnya, 9 Juni 2016.
Selain itu, lanjut Arief, rencana penunjukan ADHI untuk menggarap proyek LRT bandung juga akan menjadi sentimen positif bagi perseroan. Proyek tersebut akan menjadi sumber kontrak baru bagi emiten pelat merah ini. Dengan sentimen positif tersebut, Arief merekomendasikan buy saham ADHI dengan target harga Rp 3.340.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
