Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Arsy Buana Travelindo Tbk (HAJJ) alias ABT Travel mencetak kinerja positif seiring normalisasi ibadah umrah dan haji di Arab Saudi. Hingga Mei 2023, perseroan membukukan pendapatan Rp 181 miliar, naik 77% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 102 miliar.
Sejalan dengan itu, laba bersih meroket 180% menjadi Rp 16 miliar dari Rp 5,7 miliar. Tren ini diprediksi terus berlanjut sampai akhir 2023. Apalagi, ABT meraih pemesanan kamar haji pada Juni 2023 dengan pendapatan Rp 72 miliar.
Maka dari itu, manajemen ABT meyakini, realisasi pendapatan 2023 bisa menembus Rp 500 miliar, di atas target Rp 461 miliar, naik dari realisasi 2022 sebesar Rp 318 miliar. Dengan margin laba bersih (net profit margin) 8%, laba bersih ABT tahun ini bisa mencapai Rp 40 miliar, naik tajam dari tahun lalu Rp 2,48 miliar.
ABT adalah penyedia layanan (service provider) umrah dan haji, meliputi penyediaan kamar hotel, tiket, dan land arrangement (LA). Dalam menjalankan usaha, ABT bekerja sama dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), hotel, dan maskapai penerbangan.
Baca Juga: Relaksasi Ekspor Timbal dan Seng Kapuas Prima Coal (ZINC) Sampai Mei 2024
Direktur Utama ABT Saipul Bahri menuturkan, hingga Mei 2023, perseroan memfasilitasi keberangkatan sekitar 3.500 jemaah umrah. Jumlah ini bakal terus bertambah sampai akhir tahun.
“Pada 29 Juli 2023, kami akan mulai melayani PPIU untuk memberangkatkan jemaah umrah ke Tanah Suci. Ini akan terus bergulir sampai tahun depan,” kata Saipul dalam keterangannya, Sabtu (1/7).
Hingga akhir 2023, dia menerangkan, perseroan menargetkan menangani sekitar 16 ribu jemaah umrah ke Tanah Suci dari berbagai PPIU, naik dari tahun lalu 14 ribu. Tahun depan, ABT membidik penanganan 16-18 ribu Jemaah umrah.
“Jemaah umrah Indonesia mencapai 1,5 juta per tahun. Jumlah ini diyakini terus melesat, mengingat Arab Saudi menargetkan jumlah jemaah umrah menembus 30 juta pada 2030. Ini memperkuat prospek bisnis ABT,” kata Saipul.
Saat ini, ABT bekerja sama dengan 112 PPIU bermitra dengan ABT dari total sebanyak 2.000 lebih. Dalam kerja sama itu, ABT untuk menyediakan kebutuhan jemaah umrah.
Di bisnis sewa kamar hotel, dia menegaskan, ABT bekerja sama dengan Hotel Fajr Bade 2 di Mekah dengan jumlah kamar 624 dan hotel Anshar Grup di Madinah sebanyak 1.068 kamar. Dengan demikian, total kamar yang bisa disewakan ABT mencapai 1.692. Ke depan, jumlah kamar yang bisa disewakan ditargetkan naik menjadi 3.000.
Sementara itu, dia menegaskan, di bisnis tiket, perseroan sudah mendapatkan kuota tiket ke Arab Saudi sebanyak 4.124 dari beberapa maskapai, seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan sejumlah maskapai luar negeri. Dari jumlah itu, sebanyak 1.415 telah terjual.
Saipul menegaskan, ABT berencana membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023. Berdasarkan prospektus IPO, perseroan mengusulkan rasio dividen sebesar 25%.
Direktur Keuangan ABT Agung Prabowo Nugroho menyatakan, perseroan akan menjaga margin laba bersih 8% tahun ini. Dengan demikian, laba bersih ABT tahun 2023 bisa mencapai Rp 40 miliar tahun ini. Hasil RUPST.
Baca Juga: Indonesia Prima Property (OMRE) Alokasikan Capex Rp 23 Miliar pada Tahun Ini
Di sisi lain, pemegang saham ABT menyetujui enam agenda RUPST 2023. Pertama, persetujuan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan dewan komisaris, serta pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan dewan komisaris perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2022.
Kedua, penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Ketiga, persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris perseroan tahun buku 2023. Keempat, penyesuaian anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
Kelima, laporan hasil penggunaan dana hasil penawaran umum. Keenam, perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News