Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) atau IDClear melakukan integrasi sistem Triparty Agent Repo (TPA) Repo dengan Sistem Perdagangan Pasar Alternatif (SPPA) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 November 2026 untuk meningkatkan efisiensi transaksi, pengelolaan risiko, dan integrasi infrastruktur pasar uang.
Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis KPEI Ignatius Denny Wicaksono membeberkan, SPPA merupakan platform perdagangan efek bersifat utang dan sukuk, termasuk transaksi repo, yang diselenggarakan oleh BEI.
“Terdapat transaksi perdana yang dikliringkan sebesar Rp 179 miliar yang dilakukan oleh 8 pengguna jasa TPA Repo,” tutur Ignatius dalam bincang bersama media, Senin (16/11/1026).
Baca Juga: Cek Rekomendasi Teknikal Saham KLBF, TPIA, dan MEDC untuk Selasa (17/11)
Untuk mendorong adopsi layanan TPA Repo, KPEI juga memberikan insentif berupa pembebasan dan potongan biaya transaksi, keringanan biaya pemeliharaan sebesar 20% – 50%, subsidi konektivitas jaringan KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia) dan Net (Jaringan), serta penangguhan membership fee selama tiga bulan, berlaku sejak 16 November 2026, hingga waktu yang disesuaikan untuk masing-masing jenis insentif.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan layanan Triparty Repo dan mendorong pendalaman pasar uang Indonesia.
“Jadi sekarang bank-bank ketika dia mau transaksi Repo yang ada di SPPA yang saat ini tadi transaksi kurang lebih Rp 2 triliun bisa langsung masuk dari bank ke SPPA langsung ke TPA Repo-nya KPEI atau IDClear,” jelasnya.
Untuk diketahui, IDClear merupakan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) di pasar modal bersama Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, KPEI menjalankan fungsi kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, KPEI melakukan mekanisme kliring, dan risk management dengan melakukan novasi dan netting untuk memastikan proses penyelesaian transaksi berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, sekaligus memberikan kepastian atas penyelesaian transaksi melalui mekanisme penjaminan.
Baca Juga: Erajaya (ERAA) Masuk LQ45 Mulai Rabu (18/11), Cek Prospek dan Rekomendasi Sahamnya
Hingga Oktober 2026, KPEI mencatatkan rata-rata penyelesaian transaksi sebesar Rp 6,11 triliun, dengan efisiensi netting mencapai 65,6% dari rata-rata transaksi saham harian di Bursa Efek Indonesia sebesar Rp 20,3 triliun.
Capaian ini mencerminkan kontribusi KPEI dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan infrastruktur pasar modal Indonesia. Pengalaman dan kapabilitas dalam menjalankan fungsi kliring, penjaminan, serta pengelolaan risiko di pasar modal tersebut menjadi fondasi penting bagi KPEI dalam memperluas perannya dalam ekosistem pasar keuangan Indonesia.
Seiring dengan penguatan infrastruktur pasar keuangan nasional, KPEI kini dimandatkan peran baru sebagai Central Counterparty (CCP) untuk transaksi Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA).
KPEI resmi beroperasi sebagai CCP PUVA pada 30 September 2024, dengan produk awal berupa Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Sebagai CCP, KPEI bertindak sebagai pihak lawan transaksi (counterparty) bagi kedua bank sebagai anggota kliring yang bertransaksi, sehingga pengelolaan eksposur yang sebelumnya dilakukan secara bilateral kini dapat dilakukan secara terpusat melalui KPEI.
Mekanisme ini memberikan manfaat berupa peningkatan transparansi, efisiensi operasional, peningkatan likuiditas, serta pengelolaan risiko counterparty credit risk yang lebih tersentralisasi dan memperluas akses bagi seluruh pelaku.
Produk DNDF sendiri merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa kontrak forward yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan perhitungan selisih antara kurs yang disepakati pada saat transaksi dan kurs acuan pada tanggal tertentu (fixing date), tanpa penyerahan pokok valuta asing.
DNDF dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar sebagai instrumen lindung nilai (hedging) untuk memitigasi risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar di masa mendatang. Dalam mekanismenya, kedua pihak menyepakati nilai nosional, kurs transaksi (deal rate), dan tenor kontrak. Pada tanggal fixing, kurs transaksi dibandingkan dengan kurs acuan, yaitu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) untuk transaksi USD/IDR.
Selisih dari perbandingan tersebut menjadi dasar perhitungan kewajiban penyelesaian yang dibayarkan dalam rupiah pada tanggal jatuh tempo. Sejak beroperasi, aktivitas transaksi DNDF terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Per 31 Oktober 2026, frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1.284, naik 119,1% dari 586 pada 2025, sementara jumlah nett posisi mencapai 1.207, naik 133,0% dari 518.
Dari sisi nilai, nosional transaksi mencapai US$ 7,41 miliar, meningkat 202,4% dari US$ 2,45 miliar, dan nosional nett posisi mencapai US$ 7,33 miliar, naik 218,7% dari US$ 2,30 miliar. Pertumbuhan nilai yang lebih tinggi daripada jumlah transaksi menunjukkan rata-rata nilai per transaksi turut meningkat.
Dari sisi efisiensi, proses netting baru mencapai 1,15% dari nilai transaksi, dan saat ini terdapat 12 bank anggota kliring CCP PUVA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)