Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melansir data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada tujuh tambang raksasa generasi pertama yang menanti kepastian perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dan perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP).
Empat dari tujuh tambang tersebut merupakan milik perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Indika Energy Tbk (INDY), dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).
Baca Juga: Alfa Energi (FIRE) menyisakan dana buyback saham Rp 4,7 miliar
Dua entitas usaha BUMI, yakni PT Arutmin Indonesia akan habis masa kontrak pada 1 November 2020 sementara PT Kaltim Prima Coal (KPC) akan habis masa kontraknya pada 31 Desember 2021.
Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava mengatakan pihaknya tengah menunggu keputusan akhir formal dari pemerintah terkait perubahan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Ia berharap, izin ini akan BUMI peroleh pada kuartal III-2020. "Hal tersebut akan memberikan kepastian untuk masa sewa yang lebih lama dari konsesi dan kinerja kami," terang Dileep.
Tambang lainnya yang akan habis kontraknya adalah milik PT Adaro Indonesia, yang merupakan entitas anak usaha PT Adaro Energy Tbk. (ADRO). Masa kontrak tambang Adaro Indonesia akan habis pada 1 Oktober 2022 mendatang.
Baca Juga: Tinjau target kinerja, Darma Henwa (DEWA) yakin kondisi bisnisnya tetap baik
Selanjutnya ada tambang PT Kideco Jaya Agung, yang merupakan entitas anak usaha PT Indika Energy Tbk. (INDY). Masa kontrak Kideco bakal habis pada 13 Maret 2023 mendatang.
Meski demikian, Head of Corporate Communication Indika Energy Ricky Fernando mengatakan, pihaknya akan terlebih dulu menunggu aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Minerba yang baru sebelum mengajukan sebelum mengajukan permohonan perpanjangan kontrak.
“Kontrak tambang Kideco berlaku hingga 13 Maret 2023 dan saat ini kami masih menunggu peraturan turunan dari UU Minerba yang baru untuk memperjelas implementasi beleid tersebut,” ujar Ricky kepada Kontan.co.id.
Analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu menilai, diantara ketiganya ADRO menjadi emiten tambang batubara yang paling prospektif. Sebab, diperkirakan ada pendorong di sisi bottom line dari anak usaha yang memproduksi batubara kokas (coking coal).
Baca Juga: PKP2B Kideco berakhir di 2023, kapan Indika (INDY) ajukan perpanjangan?
Salah satu entitas anak usaha ADRO yang memproduksi batubara kokas adalah Kestrel Coal Mine, yang berfokus pada produksi coking coal dengan menyasar klien perusahaan baja. Per kuartal I-2020, Kestrel memproduksi 1,89 juta ton dan menjual 1,98 juta ton batu bara kokas keras. Batubara Kestrel terutama dijual ke pasar Asia yang dipimpin oleh India.
Meski demikian, Dessy memperkirakan kinerja pendapatan ADRO tahun ini cenderung stagnan. “Proyeksi revenue ADRO untuk 2020 sebesar US$ 3,3 miliar. Sementara proyeksi net profit ADRO untuk 2020 sebesar US$ 490 juta,” ujar Dessy kepada Kontan.co.id, Jumat (12/6).
Samuel Sekuritas Indonesia sendiri memperkirakan harga batubara global akan berada di level US$ 55 per ton hingga akhir tahun 2020.
Dessy merekomendasikan beli (buy) saham ADRO dengan target harga Rp 1.600 per saham untuk jangka waktu 12 bulan ke depan. Pada perdagangan Jumat (12/6), saham ADRO ditutup melemah 0,93% ke level 1.060 per saham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
