Kenaikan Free Float ke 15% Terlalu Agresif, Pasar Saham Bisa Kebanjiran Suplai

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana untuk kenaikan batas minimal free float emiten menjadi 15% dari saat ini 7,5% guna meningkatkan likuiditas pasar saham domestik.

Namun, rencana tersebut menuai sorotan pelaku pasar karena dinilai berpotensi memicu tekanan suplai saham baru dalam waktu singkat, terutama jika implementasinya dilakukan tanpa masa transisi yang memadai.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia Gilman Pradana Nugraha menilai isu utama dari kebijakan ini bukan pada besaran angka free float, melainkan pada proses dan tahapan menuju target 15% tersebut.

Menurutnya, peningkatan free float harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar agar tidak menimbulkan volatilitas baru akibat lonjakan pasokan saham yang tidak diimbangi peningkatan permintaan investor.

“Ini bukan soal angka 15%, tapi bagaimana proses menuju 15% itu dilakukan secara bertahap dan mengikuti kondisi market, supaya tidak menciptakan volatilitas baru,” jelas Gilman saat ditemui Kontan belum lama ini.

Gilman juga menilai terlalu dini untuk mengaitkan kebijakan kenaikan free float dengan potensi delisting emiten atau relokasi pencatatan saham ke bursa lain di kawasan regional.

Dia bilang sebagian besar emiten sebenarnya telah memenuhi ketentuan free float. Sementara yang berpotensi terdampak umumnya berada di segmen menengah dan kecil.

“Kalau bicara potensi delisting, itu terlalu awal karena belum ada konsensus dan pertimbangannya juga banyak, mulai dari perbedaan regulasi, kriteria free float, hingga compliance cost di masing-masing bursa,” ujarnya.

Gilman menambahkan, pengalaman kenaikan free float sebelumnya dari 5% ke 7,5% yang disertai masa transisi sekitar dua tahun dapat menjadi referensi dalam menentukan periode penyesuaian kali ini.

Dia menilai masa transisi menuju free float 15% idealnya cukup panjang dan disesuaikan dengan kondisi likuiditas pasar saat ini agar emiten memiliki ruang untuk beradaptasi.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai regulator dan otoritas pasar modal Indonesia terlalu reaktif soal kenaikan batas minimum free float.

“Jadi jangan terlalu reaktif ataupun mengikuti permintaan MSCI, perlu diperhatikan juga akibatnya karena harus otoritas harus memikirkan daya serap dari pasar dalam negeri,” kata Budi kepada Kontan belum lama ini.

Menurutnya, ketika pemegang saham disuruh jual, divestasi, rights issue dan sebagainya, kembali membuat indeks akan sulit naik. Terutama, aksi korporasi itu dilakukan oleh emiten big caps.

“Dalam jangka pendek, kalau dipaksakan akan terjadi over supply dengan daya serap yang belum tinggi. Ini akan menjadi sangat berat untuk emiten big caps, kalau small cap tampaknya tidak terlalu berat,” ucap dia.

Budi menilai sebaiknya kenaikan batas minimal free float dilakukan secara bertahap. Kalau pun ingin tetap naik minimal 15%, nampaknya untuk big caps perlu waktu dua sampai tiga tahun.

“Kalau untuk small cap memenuhi ketentuan free float nampaknya setahun sudah cukup, tapi kalau yang big caps perlu dua sampai tiga tahun karena kekuatan investor Indonesia belum tinggi,” tuturnya.