Reporter: Noor Muhammad Falih | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Lagi, pemerintah menyerap dana melebihi target dalam lelang Surat Berharga Negara (SBN) pada Selasa (24/4). Pemerintah memang sedang mengejar target penerbitan surat utang, menyusul rencana kenaikan APBN-P 2014 sebesar Rp 73 triliun.
Situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) melaporkan, pemerintah meraup dana Rp 8,35 triliun, dari total penawaran yang masuk sejumlah Rp 13,8 triliun. Jumlah ini melampaui target indikatif sebesar Rp 8 triliun.
Sebelumnya, pada lelang dua pekan lalu, pemerintah telah menyerap Rp 12 triliun dari penawaran yang masuk Rp 21,63 triliun. Adapun, target yang dipatok Rp 8 triliun.
Ada lima seri yang ditawarkan pada lelang kemarin. Dua seri tenor pendek, yakni SPN 12150403 yang jatuh tempo 3 April 2015, dan SPN 12150611 yang jatuh tempo 11 Juni 2015. Pemerintah hanya memenangkan seri SPN 12150403 senilai Rp 400 miliar, dengan yield rata-rata tertimbang 6,35%. Adapun, tawaran yield yang masuk berkisar 6,3%-6,75%.
Tiga seri lainnya adalah seri acuan, yaitu FR0070 bertenor 10 tahun, FR0071 tenor 15 tahun, dan FR0068 bertenor 20 tahun. Penawaran terbesar masuk untuk seri FR0070 senilai Rp 6,47 triliun, dengan permintaan yield berkisar 8,15%-8,3%. Lalu, pemerintah menyerap FR0070 senilai Rp 4,9 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 8,17%.
Dua seri lainnya, FR0071 dimenangkan senilai Rp 2,05 triliun, dan seri FR0068 dengan penyerapan Rp 1 triliun.
Global Markets-Financial Analyst Manager Bank Internasional Indonesia, Anup Kumar menilai, meski total yang dimenangkan lebih tinggi dibanding target, namun tidak mencerminkan pemerintah seagresif saat menyerap hasil lelang pada dua pekan lalu. "Lebihnya hanya Rp 350 miliar dari target indikatif. Nampaknya, pemerintah berupaya menyicil kebutuhan anggaran untuk APBN-P," ungkapnya.
Lanjut Kumar, harus dicermati, total penawaran yang masuk pada lelang kali ini justru turun 36,2% dibandingkan lelang sebelumnya. Penurunan ini terjadi sejalan dengan sepinya perdagangan obilgasi di pasar sekunder.
Menurutnya, transaksi obligasi domestik relatif sepi, akibat minim rilis data ekonomi, ancaman kenaikan subsidi BBM seiring lonjakan harga minyak, serta belum jelasnya hasil pemilihan presiden. Sentimen itu mengerek yield SBN di pasar sekunder, sehingga berdampak pada permintaan yield di pasar perdana.
"Meski permintaan yield lebih tinggi dibanding lelang sebelumnya, namun pemerintah masih merasa cukup adil membayar yield yang diminta investor," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
