Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan infrastruktur untuk tahun 2025 hingga saat ini masih dalam pembahasan. Meski masih diselimuti ketidakpastian, para emiten BUMN Karya mengaku masih terus berkomitmen menyelesaikan proyek yang tengah digarapnya.
Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), Yushadi mengatakan, pergantian pemerintah yang kerap diikuti dengan penerapan sejumlah kebijakan baru diakui WTON bisa memperlambat pertumbuhan kinerja, khususnya dari raihan kontrak baru.
Per kuartal III, omzet kontrak baru WTON sudah sebesar 81% atau senilai dengan Rp 4,99 triliun hingga Oktober 2024. Target nilai kontrak baru WTON di tahun 2024 adalah Rp 6 triliun, turun dari yang sebelumnya disampaikan sebesar Rp 7,48 triliun. Untuk tahun 2025, target raihan kontrak baru WTON diperkirakan tak akan jauh berbeda dari tahun 2024.
Hal ini lantaran secara historis kinerja mereka seusai masa pemilihan umum (pemilu) cenderung melambat. Pada pemilu lalu, WTON pun mengandalkan proyek dari swasta dan carry over dari proyek sebelumnya.
“Pada pemilu lalu (Pemilu 2019), butuh waktu sampai 6 bulan (raihan kontrak baru memulih),” ungkapnya saat ditemui Kontan.co.id di Jakarta, Kamis (21/11).
Baca Juga: Anggaran Infrastruktur Belum Pasti, Simak Prospek Kinerja Emiten BUMN Karya
Di sisi lain, pemisahan sejumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai tantangan yang harus dihadapi WTON di awal pemerintahan baru ini.
“Alhasil, ada kemungkinan perlambatan raihan kontrak baru WTON di tahun 2025 kemungkinan bisa lebih lama dari 6 bulan,” katanya.
Di tengah kemungkinan kaji ulang dan penyetopan sejumlah proyek, khususnya proyek bendungan, bukan berarti proyek infrastruktur bakal dihentikan begitu saja.
Sejumlah emiten BUMN Karya pun mengaku masih mengerjakan sejumlah proyek pembangunan di Tanah Air sesuai dengan kontrak yang telah didapatkan, khususnya di Ibu Kota Negara (IKN).
Yushadi menegaskan, WTON juga masih akan terus mengerjakan proyek yang berasal dari pemerintah.
“Kalau seandainya ada proyek yang diminta dikerjakan, dengan senang hati akan dilakukan, termasuk proyek IKN yang merupakan penugasan dari pemerintah,” tuturnya.
Hal itu pun ditegaskan kembali oleh induk WTON, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Saat ini, salah satu fokus WIKA adalah menyelesaikan garapan perseroan di IKN.
Secara keseluruhan, WIKA Group terlibat dalam pengerjaan 14 proyek dengan total nilai kontrak sebesar Rp 13 triliun per hari ini.
Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan, proyek yang saat ini sedang berjalan di antaranya adalah Proyek Peningkatan Jalan Kawasan Hankam & Lingkar Sepaku 4, Jaringan Perpipaan Air Limbah IKN Zona 1 & 3, dan Instalasi Pengolahan Air Sepaku. Semuanya adalah proyek pemerintah.
“WIKA Group juga telah meraih kontrak baru sebesar Rp 15,58 triliun hingga kuartal III 2024 dengan porsi proyek dari pemerintah sebesar 57%. Sisanya sebesar 43% berasal dari BUMN dan swasta,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (21/11).
Baca Juga: WTON Revisi Target Kontrak Baru Tahun 2024 Jadi Rp 6 Triliun
PT PP Tbk (PTPP) juga menyampaikan hal serupa. Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan, pihaknya berkomitmen terus mendukung program prioritas pemerintah dalam rangka pembangunan nasional yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
“Sampai dengan saat ini, proyek PTPP di IKN juga masih berjalan sesuai dengan rencana. PTPP terus berkomitmen dalam menyelesaikan proyek-proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (21/11).
Joko pun merinci progress proyek PTPP di IKN per Oktober 2024. Proyek Kebangsaan Sisi Barat Tahap 2 progresnya sudah mencapai 79,25% per Oktober 2024, Proyek Tol IKN Segmen 3B 100%, Proyek Tol IKN Segmen 3B Tahap 2 sebesar 36,64%, Proyek Jalan Akses Masjid IKN 75,20%, dan Proyek Sisi Udara Bandara VVIP IKN 73,43%.
Lalu, Proyek Jalan Seksi 6C-1 SP. 2 ITCI Simpang 1B progresnya sebesar 83,78%, Proyek Gedung Kantor Presiden 99,06%, Proyek Istana Negara & Lapangan Upacara 94,36%, Proyek Gedung Kementerian Sekretariat Negara 92,88%, dan Proyek Rusun ASN 1 sebesar 92,88%.
“Kemudian, Proyek Perkantoran BI Tahap 1 progresnya sebesar 86,20%, Proyek Gedung Wing 2 Kementerian PUPR 22,37%, Proyek Pembangunan Jalan di dalam KIPP untuk peningkatan Jalan Kawasan West Residence 6,71%, dan Proyek Jembatan Akses Bank Indonesia IKN sudah 100%,” ungkapnya.
Seperti diketahui, hingga saat ini masih belum diketahui berapa anggaran yang akan digelontorkan untuk menunjang proyek infrastruktur tahun depan. Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, anggaran infrastruktur untuk pagu 2025 masih ditahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani seperti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Selanjutnya: Waspadai Pelebaran Defisit di 2025 Akibat Program Makan Bergizi Gratis
Menarik Dibaca: Hujan Turun di Wilayah Ini, Berikut Ramalan Cuaca Besok (24/11) di Jawa Timur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
