Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) tinggal menghitung hari. Pemerintahan baru diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa menyejahterakan rakyat.
Namun, bukan hanya itu yang dinanti oleh para pelaku pasar. Riak-riak yang muncul di tataran legislatif yang berpotensi menjegal kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Hali ini menyebabkan pasar gonjang-ganjing.
Kemudian, timbul pertanyaan, apakah masa kepemimpinan Jokowi-JK bisa bertahan hingga hingga 2019? Lukas Setia Atmaja, Center For Finance and Investment Research Prasetya Mulya Business School memperkirakan, jika periode pemerintahan Jokowi-JK langgeng, tidak ada penjegalan, IHSG diperkirakan bisa tembus level 10.000 pada 2019 mendatang.
"Kalau Jokowi-JK selamat dalam lima tahun, IHSG bisa naik rata-rata 15% per tahun, menyentuh 10.000 di 2019," ujarnya, Rabu (15/10).
Lukas mencatat, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014, rata-rata kenaikah IHSG sekitar 15,9% per tahun. Sedangkan, di periode sebelumnya, 2004-2009 mencapai 24,3%.
Periode pertama kepemimpinan SBY ini merupakan kenaikan IHSG tertinggi sepanjang pemerintahan di Indonesia. Pada masa pemerintahan Megawati, IHSG menguat sekitar 19,6% per tahun. Terburuk, adalah para era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau yang akraba disapa Gus Dur, 1999-2001.
IHSG mencatatkan rata-rata pelemahan hingga 11,9% per tahun. Selanjutnya, masa Bacharuddin Jusuf Habibie yang sangat singkat, 1998-1999 kenaikan IHSG sebesar 23,2%. Adapun, pada masa kepemimpinan era Soeharto sepanjang 1982-1998, IHSG melonjak sekitar 9,7% per tahun.
Liza Lavina, Senior Vice President Intermediary Business Schroder Investment Management menambahkan, IHSG hingga September 2014 secara year-to-date (ytd) meningkat hingga 20,2%. Namun, adanya gonjang-ganjing yang mengindikasikan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan bertahan lama, membuat investor keluar dari pasar. Alhasil, kenaikan IHSG bergerak hanya di kisaran 15,8%. "
"DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) punya kewenangan mengeluarkan aturan dan budget, apakah akan ada negosiasi dan politik bisa lebih cair, kita lihat saja," kata Liza.
Jika, kompromi antara legislatif dan esekutif bisa lebih cair, maka Jokowi-JK akan bisa menyelesaikan kebijakannya hingga akhir masa jabatan. Dengan demikian, sentiman positif akan menyelimuti pasar saham domestik.
Akankah pemerintahan Jokowi-JK bisa bertahan hingga masa kepemimpinan berakhir? Kita tunggu saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Investor menanti kabinet baru Jokowi-JK
