Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Selasa (20/2) berlangsung sepi. Jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kali ini hanya Rp 13,34 triliun, lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk pada lelang dua pekan sebelumnya yang sebesar Rp 20,14 triliun.
Nominal yang pemerintah serap dalam lelang kali ini pun menurun. Hari ini, pemerintah menyerap Rp 8,48 triliun dari lelang SBSN. Sebelumnya, pemerintah menyerap Rp 10,07 triliun dari lelang SBSN dua pekan lalu.
Analis Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Nicodimus Anggi Kristiantoro mengatakan lelang kali ini bisa dibilang sepi. "Tercatat ini penawaran masuk yang terendah selama 2018, hanya oversubscribed 1,67 kali," kata Nico, Selasa (20/2).
Menurut Nico, lebih rendahnya hasil lelang kali ini sejalan dengan kondisi pasar sekunder yang sedang tertekan karena dibayangi kenaikan inflasi AS dan ekspektasi pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat.
Sedangkan, kurang agresifnya pemerintah menyerap dana lelang juga disebabkan oleh rendahnya penawaran yang masuk dan cukup tingginya permintaan yield dari para peserta lelang.
Nico menilai, dana yang dimenangkan pemerintah memang lebih tinggi sedikit dari target indikatifnya yang sebesar Rp 8 triliun. Namun, hal ini cukup sesuai dengan kondisi pasar saat ini yang sedang dibayangi tekanan global dan minim sentimen positif.
Nico memperkirakan pemerintah cukup minim memenangkan dana dari lelang SBSN kali ini karena permintaan yield peserta lelang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan mayoritas lebih tinggi dari pada yield wajar IBPA sehingga turut menahan pemerintah untuk menyerap dana yang lebih tinggi.
Selain itu, rendahanya permintaan yang masuk juga membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan.
Meski begitu, Nico memprediksikan sukuk negara masih akan menajdi sumber pembiayaan yang dipercaya dan minati investor karena kondisi pasar yang akan terus berkembang dengan bertambahnya supply, likuiditas dan semakin aktifnya pelaku pasar.
"Apalagi sekarang sedang gencar proyek infrastruktur pemerintah yang memerlukan banyak pendanaan membuka peluang sukuk negara untuk menjadi sumber pembiayaan alternatif infrastruktur," kata Nico.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
