Guyuran Rp100 Triliun ke Bank Dinilai Tak Efektif Tekan Yield SBN

Minggu, 29 Maret 2026 / 17:34 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah suntik Rp100 T ke bank, tapi ekonom justru khawatir. Benarkah dana ini tidak efektif meredam yield SBN dan malah membebani negara? (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pemerintah menahan laju kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) melalui penempatan dana di perbankan dinilai belum tentu efektif meredam tekanan di pasar obligasi.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menginjeksi likuiditas sebesar Rp 100 triliun ke bank Himbara dan Bank DKI.

Tambahan dana tersebut, salah satunya diharapkan mampu meredam kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang saat ini hampir mendekati 7%.

Memang, belakangan yield SBN cenderung menanjak naik. Di awal tahun pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%. Kini per 25 Maret 2026, yield SBN 10 tahun sudah berada di level 6,84%.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai langkah penempatan dana tersebut kurang tepat, terutama di tengah kondisi likuiditas perbankan yang sudah longgar.

Data terakhir Bank Indonesia (BI) mencatat fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) perbankan pada Februari 2026 masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.536,40 triliun atau 22,86% dari plafon kredit yang tersedia.

Menurutnya, bank-bank Himbara saat ini justru tengah mengalami kelebihan likuiditas, sementara permintaan kredit masih cenderung melemah.

“Gelontoran likuiditas saat bank Himbara sedang kelebihan likuiditas sebenarnya bukan langkah tepat. Apalagi demand kredit sedang melemah. Ini justru membebani bank Himbara, karena dana tersebut tidak gratis,” ujar Wijayanto saat dihubungi Kontan, Minggu (28/3/2026).

Ia juga menyoroti menurunnya minat investor terhadap SBN. Jika pada tahun lalu setiap penerbitan 100 SBN dapat menarik hingga 400 peminat, kini hanya sekitar 140 peminat.

Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian investor di tengah ketidakpastian global dan memburuknya kondisi fiskal domestik.

Wijayanto menambahkan, rasio pembayaran utang (debt service ratio) Indonesia yang telah mencapai sekitar 51% turut memperbesar kekhawatiran investor. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu lebih disiplin dalam menjaga kesehatan fiskal guna mengembalikan kepercayaan pasar.

Dari sisi global, tekanan juga datang dari potensi kenaikan suku bunga acuan AS seiring inflasi yang masih tinggi. Jika suku bunga The Fed kembali naik, maka daya tarik SBN berpotensi semakin tergerus dan yield bisa terus meningkat.

Lebih lanjut, ia mengingatkan adanya risiko inefisiensi dari kebijakan penempatan dana tersebut.

Pasalnya, ada kemungkinan dana yang ditempatkan di perbankan justru digunakan untuk membeli SBN.

“Yang dikhawatirkan, dana Rp 100 triliun itu oleh bank dibelikan SBN. Jika ini terjadi, pemerintah justru rugi, mendapat bunga sekitar 4%, tetapi harus membayar bunga SBN sekitar 7%,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News