Reporter: Rezha Hadyan | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan melakukan aksi korporasi berupa penerbitan surat utang atau obligasi. Penerbitan obligasi tersebut rencananya akan dilakukan pada akhir semester-I 2019.
Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menyatakan pihaknya akan menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 2 triliun. Dana yang dihimpun dari obligasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat permodalan di tahun 2019. Sebagai infomasi, emiten plat merah ini menganggarkan belanja modal atawa capital expenditure (capex) di tahun 2019 di kisaran Rp 4 triliun atau naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya dianggarkan sebesar Rp 2 triliun.
“Ini merupakan salah satu upaya yang kami lakukan untuk menjaga arus kas kami tahun ini, selain mengandalkan dukungan pinjaman dari perbankan berupa kredit sindikasi, dan nantinya juga ada dana yang bisa dihimpun dari penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) dua anak usaha kami,” kata Budi, Jumat (15/2).
Sebagai informasi, tahun ini dua anak usaha Adhi Karya, yakni PT Adhi Persada Gedung (APG) dan PT Adhi Commuter Properti (ACP) akan melakukan IPO. Melalui IPO tersebut diharapkan APG bisa meraup dana sekitar Rp 1,5 triliun-2 triliun. Sedangkan ACP diharapkan bisa meraup dana lebih besar, sekitar Rp 4 triliun-5 triliun.
Lebih lanjut, Budi menyebut, arus kas Adhi Karya saat ini dalam kondisi yang cukup bagus. Dia bilang, Adhi Karya masih disokong modal kerja yang diberikan pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
“Pinjaman equity kami sekitar Rp 1,2 triliun, pinjaman kami yang berbasis pada bunga hanya sekitar Rp 7 triliun, batas maksimal rasio utang kami itu 3,5 kali. Saat ini, rasio utang kami masih 1,1 kali atau masih aman untuk arus kas kami,” ungkap dia.
Budi menambahkan, tidak menutup kemungkinan Adhi Karya akan melakukan penerbitan saham baru lewat skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue sebagai sumber pendanaan untuk memperkuat permodalan.
‘Tapi untuk saat ini belum ada rencana, jika ada PMN lagi dari pemerintah mungkin saja, ini dilakukan dari Adhi Karya sendiri maupun induk PT Hutama Karya,” kata dia.
Perlu diketahui bahwa Adhi Karya saat ini terintegrasi dengan perusahaan induk atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur PT Hutama Karya. Selain Adhi Karya, BUMN lain yang tergabung dalam holding tersebut antara lain PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dan PT Yodya Karya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
