kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

Wapres Gibran Berniat Mundur, Simak Prospek IHSG Selanjutnya


Selasa, 10 November 2026 / 18:56 WIB
Wapres Gibran Berniat Mundur, Simak Prospek IHSG Selanjutnya
ILUSTRASI. Wakil Presiden Gibran berniat mengundurkan diri dan diproyeksi jadi salah satu sentimen yang perlu dicermati investor pasar modal (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)


Penulis: Muhammad Alief Andri | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dinamika politik menyusul pernyataan niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri menjadi salah satu sentimen yang perlu dicermati investor pasar modal. Di tengah upaya pemulihan kepercayaan pasar, ketidakpastian politik berpotensi memengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terutama dalam jangka pendek.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Namun, pernyataan tersebut belum berarti pengunduran diri telah resmi dilakukan. Prabowo disebut tidak menolak niat tersebut dan memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan, pasar modal saat ini membutuhkan kepastian politik dan stabilitas pemerintahan. Menurut dia, investor perlu membedakan antara penyampaian niat mundur dengan keputusan resmi pengunduran diri.

Baca Juga: IHSG Menguat 1,02%, Simak Proyeksi Perdagangan Rabu (11/11)

"Persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden, melainkan apakah dinamika tersebut akan mengganggu kesinambungan pemerintahan, koordinasi kebijakan, dan stabilitas ekonomi," ujar Hendra dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, pasar cenderung tidak menyukai ketidakpastian yang berkepanjangan karena investor membutuhkan kejelasan mengenai arah pemerintahan dan konsistensi kebijakan ekonomi. Karena itu, stabilitas politik menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga kepercayaan investor.

Dari perspektif pasar saham, Hendra bilang, dinamika tersebut berpotensi meningkatkan volatilitas IHSG dalam jangka pendek dan mendorong investor, terutama asing, untuk mengambil sikap wait and see.

Pada perdagangan Selasa (10/11/2026), IHSG ditutup menguat 1,02% ke level 5.125,73 dengan nilai transaksi sekitar Rp 75 triliun.

Penguatan tersebut ditopang sentimen positif bursa regional, penurunan harga minyak dunia, serta penguatan rupiah ke kisaran Rp 18.062 per dolar Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Emiten Infrastruktur Masih Tertekan, Simak Prospek Kinerjanya

Meski demikian, Hendra mengingatkan bahwa penguatan IHSG belum tentu mencerminkan seluruh risiko politik telah diperhitungkan oleh pasar. Terlebih, akumulasi penjualan bersih investor asing sepanjang tahun berjalan telah mencapai sekitar Rp 127 triliun.

Menurut dia, isu politik dapat menjadi katalis tambahan bagi investor asing untuk mengurangi eksposur atau menunda investasi hingga situasi lebih jelas. Namun, gejolak politik tidak serta-merta akan memicu arus keluar modal dalam skala besar.

Besarnya dampak terhadap pasar akan bergantung pada cara pemerintah mengelola proses tersebut. Jika diselesaikan secara konstitusional dan transparan tanpa mengganggu kebijakan ekonomi, tekanan terhadap pasar berpotensi hanya berlangsung sementara.

Sebaliknya, apabila dinamika tersebut berkembang menjadi konflik antarelite dan memicu ketidakpastian kepemimpinan, tekanan terhadap pasar saham berpotensi berlangsung lebih panjang.

Hendra menambahkan, risiko yang perlu diwaspadai adalah apabila proses pengunduran diri dan pergantian Wakil Presiden berlangsung berlarut-larut hingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan strategis.

Padahal, Indonesia telah memiliki mekanisme konstitusional untuk mengantisipasi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

"Dari sisi konstitusional, jalur penyelesaian sebenarnya telah tersedia. Yang dibutuhkan adalah kepastian proses serta komunikasi politik yang baik," jelasnya.

Baca Juga: 300 Saham HSC Segera Dikeluarkan dari Perhitungan IHSG, Ini Alasannya

Dari sisi teknikal, Hendra memperkirakan IHSG masih berpotensi bergerak fluktuatif. Ia melihat area 5.000 sebagai level support psikologis, dengan support berikutnya berada di kisaran 4.900. Sementara itu, level resistance IHSG berada pada rentang 5.180 hingga 5.200.

Apabila stabilitas politik terjaga, rupiah menguat, dan arus dana asing membaik, IHSG berpeluang melanjutkan penguatan teknikal atau technical rebound. Namun, jika ketidakpastian politik meningkat dan disertai pelemahan rupiah serta aksi jual asing, indeks berisiko kembali menguji area support tersebut.

Lebih lanjut, Hendra menilai sektor yang paling sensitif terhadap gejolak politik adalah sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap kebijakan pemerintah, belanja negara, perizinan, dan proyek strategis nasional.

Sektor konstruksi, infrastruktur, properti, serta sejumlah emiten badan usaha milik negara (BUMN) berpotensi menghadapi tekanan apabila muncul kekhawatiran mengenai perubahan prioritas proyek, penundaan anggaran, atau perubahan arah kebijakan.

Sektor perbankan juga perlu dicermati karena ketidakpastian berkepanjangan dapat memengaruhi nilai tukar, biaya pendanaan, dan kualitas kredit.

Sebaliknya, sektor barang konsumsi primer atau consumer staples, kesehatan, telekomunikasi, dan utilitas relatif lebih defensif karena permintaannya tidak terlalu bergantung pada dinamika politik jangka pendek. Adapun sektor energi dan pertambangan tetap menarik dicermati, meskipun pergerakannya juga dipengaruhi oleh harga komoditas global.

Namun, Hendra mengingatkan bahwa tidak ada sektor yang sepenuhnya kebal terhadap gejolak politik. Apabila ketidakpastian berkembang menjadi tekanan terhadap rupiah dan meningkatkan premi risiko investasi, hampir seluruh sektor saham berpotensi terkena dampaknya.

Baca Juga: Bisnis Otomotif dan Jasa Keuangan Topang Kinerja ASII, Ini Rekomendasi Sahamnya

Untuk strategi investasi, Hendra menyarankan investor agar tidak mengambil keputusan secara emosional atau melakukan aksi jual secara serentak hanya karena isu politik. Menurut dia, pengelolaan risiko perlu menjadi prioritas dibandingkan mengejar keuntungan jangka pendek.

Investor juga disarankan mengurangi eksposur pada saham spekulatif yang kenaikannya tidak didukung fundamental. Sebaliknya, investor dapat lebih selektif memilih emiten dengan arus kas sehat, utang terkendali, likuiditas baik, dan prospek bisnis yang jelas.

Bagi investor jangka pendek, disiplin menerapkan batas toleransi kerugian menjadi hal penting. Sementara itu, investor jangka panjang dapat memanfaatkan koreksi pasar secara bertahap untuk mengakumulasi saham berkualitas.

Hendra menilai pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai perkembangan politik tersebut agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang lebih luas. Sebab, kepastian proses dan kesinambungan kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.

"Investor bisa menerima perubahan politik, tetapi sulit menerima ketidakpastian yang berkepanjangan tanpa arah penyelesaian yang jelas," tutup Hendra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×