Reporter: Cindy Silviana Sukma, Veri Nurhansyah Tragistina | Editor: Avanty Nurdiana
JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil pemilihan umum presiden (pilpres). Dari situ, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Meski ini sesuai harapan pasar, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Hans Kwee, Pengamat Pasar Modal mengatakan, ada lima masalah pokok di bidang ekonomi yang masih menggelayuti ekonomi Indonesia. Pertama, membengkaknya subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). "Saat kampanye Jokowi JK sudah mengutarakan rencana mengurangi subsidi BBM secara bertahap," kata dia.
Kedua, mengurangi ketergantungan ekspor impor komoditas. Selama ini, Indonesia mengandalkan pendapatan ekspor berbasis komoditas seperti crude palm oil (CPO). Sehingga saat harga CPO anjlok, defisit neraca dagang membengkak. Ketiga, menjamin kedaulatan pangan.
Keempat, menjamin ketersediaan energi demi mendongkrak investasi dan produktivitas. Kelima, mempersiapkan diri menghadapi perdagangan bebas ASEAN (ACFTA) 2015.
Kalangan profesional
Karena itu, Jokowi-JK harus cermat menunjuk figur yang akan menduduki posisi menteri di bidang ini. Hans sendiri berharap, Jokowi-JK akan memilih kalangan profesional baik itu dari kalangan pengusaha maupun akademisi ketimbang politisi.
Armand Boy Manullang, Pengamat Pasar Modal pun berharap, tim ekonomi Jokowi-JK ini bukan orang kemarin sore. Tim ekonomi tersebut wajib memahami tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dan segera menyelesaikannya. Menurut dia, yang memenuhi kriteria menjadi Menteri Koordinasi Perekonomian (Menko Perekonomian) adalah Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadjojo, mantan Gubernur BI Darmin Nasution dan pengamat ekonomi, Faisal Basri.
Tim ekonomi Jokowi-JK wajib memiliki prioritas menyehatkan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Armand bilang, tim ekonomi ini harus memiliki kebijakan dan perhatian yang besar terhadap infrastruktur di Indonesia. "Tim ini juga harus berani memangkas birokrasi di pembangunan infrastruktur dan pos subsidi APBN," saran Armand.
Kalau menurut Harry Su, Kepala Riset Bahana Securities, tim ekonomi Jokowi JK harus berani memangkas subsidi BBM. Pasalnya, defisit neraca dagang yang melebar, terutama berasal dari impor minyak yang terus naik. "Harus ada gebrakan menaikkan harga BBM bersubsidi," ujar dia. Jika langkah itu diambil dengan cepat, maka pemerintah memiliki anggaran lebih produktif. Sehingga dana yang ada bisa digunakan untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ketimbang subsidi.
Selain itu, tim ekonomi perlu menanggulangi pendapatan pajak yang menurun. "Pendapatan pemerintah perlu ditingkatkan untuk APBN," tambah Harry.
Bagi, Jhon Veter, Kepala Riset Investa Saran Mandiri, kebijakan ekonomi yang dilakukan pada pemerintah era reformasi sudah baik. "Akan tetapi, implementasi kebijakan ekonomi harus lebih cepat dilakukan," ujar dia.
John menilai, untuk implementasi kebijakan ekonomi seperti MP3EI sangat lambat. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat merangkul swasta dan BUMN sehingga, kepercayaan investor terjaga. Tapi Jhon cukup optimistis, melihat pengalaman Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, pembangunan ekonomi berjalan efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
