CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.477.000   -5.000   -0,34%
  • USD/IDR 15.800   27,00   0,17%
  • IDX 7.335   12,83   0,18%
  • KOMPAS100 1.123   2,96   0,26%
  • LQ45 890   5,34   0,60%
  • ISSI 222   -0,03   -0,01%
  • IDX30 456   3,37   0,75%
  • IDXHIDIV20 548   2,41   0,44%
  • IDX80 129   0,40   0,31%
  • IDXV30 138   0,39   0,28%
  • IDXQ30 152   0,56   0,37%

Tak mendapat izin OJK, rights issue PKPK tak jelas


Selasa, 01 Oktober 2013 / 06:45 WIB
Tak mendapat izin OJK, rights issue PKPK tak jelas
ILUSTRASI. Peresmian kantor cabang BNI Amsterdam, di Amsterdam, Belanda, Selasa (17/5).


Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Avanty Nurdiana

JAKARTA. PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) harus memutar otak untuk tetap melanjutkan rencana menerbitkan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Senin (30/9), PKPK membatalkan rencana rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) lantaran belum mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ini artinya, laporan keuangan PKPK sebagai dasar valuasi rights issue hangus. Sebelumnya PKPK menggunakan buku Maret 2013. Herry Priambodo, Sekretaris Perusahaan PKPK bilang, pihaknya gamang atas kelanjutan rights issue dan masih akan mengadakan rapat manajemen untuk memutuskan apakah rencana rights issue masih dilanjutkan. "Namun kami masih yakin bisa dilanjutkan meski harus ganti buku," jelas dia. Ini kalau ketujuh, PKPK membatalkan RUPSLB dan gagal mendapat persetujuan OJK.

PKPK menawarkan 22,65 miliar saham baru di harga Rp 250 per saham. Dari aksi ini, PKPK berpotensi meraup dana Rp 5,66 triliun. Efek dilusi dari aksi ini mencapai 97,67%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×