Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) kini bisa bernafas lega karena perusahaan eksisting bisa mengajukan perpanjangan operasi dua kali 10 tahun menurut Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan.
Artinya, ADRO sudah bisa mengajukan perpanjangan operasi hingga 20 tahun kedepan. Namun, sukses dan cepatnya Revisi UU Minerba menjadi UU diduga juga ada upaya lobi dari para pemegang PKP2B yang kontraknya akan habis. Asal tahu saja, kontrak PT Adaro Indonesia akan habis pada 1 Oktober 2022.
Baca Juga: Tahun depan, Adaro Energy (ADRO) akan ajukan perpanjangan kontrak
Garibaldi Thohir atau Boy Thohir CEO Adaro Energy meminta masyarakat tidak memandang negatif perusahaan batubara. Apalagi, Adaro sudah memberikan pajak terbesar untuk negara. Selain itu, dalam PKP2B dimungkinkan ADRO mendapatkan perpanjangan kontrak 20 tahun dan bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak habis.
"Jangan lihat perusahaan batubara jeleknya aja, lihat positinya, saya hanya mau bilang harus fair, Freeport saja dikasih perpanjangan operasi, ADRO yang punya pengusaha nasional masa tidak," ungkap Boy dalam Silaturahmi dengan Wartawan via Zoom, Selasa (12/5).
Dia mengatakan, tahun 2020 Adaro bahkan berani memberikan pajak dan royalti besar ke negara. Sebab, di tahun-tahun sebelumnya ADRO merupakan penyumbang pajak dan royalti terbesar. "Ini akan sangat berarti untuk negara, lihat saja nanti pajak dan royalti kami," imbuh dia.
Sebagai catatan saja, pada tahun 2018 lalu, Adaro telah memberikan kontribusi kepada negara senilai total US$ 721 juta. Sebanyak US$ 378 juta diberikan dalam bentuk royalti sedangkan US$ 343 juta diberikan kepada negara dalam bentuk pajak.
Baca Juga: Ini alasan Adaro Energy (ADRO) tak revisi target di tengah tekanan pasar batubara
Boy mengatakan, ADRO juga sangat transparan dalam pengelolaan wilayah tambang dari 31.000 ha yang dikuasai. Saat ini hampir semua lokasi sudah dibuat master plan hingga 20 tahun kedepan. "Membangun tambang batubara itu beda dengan yang lain, kami bangun terminal, port barging, jadi seluas 31.000 ha itu terpakai semua," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
