Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melepas kepemilikan sahamnya di PT Delta Djakarta belum akan terlaksana dalam waktu dekat.
Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan belum memberikan arahan terkait rencana pelepasan saham di perusahaan dengan kode emiten DLTA ini.
"Belum ada arahan ke BP BUMD (Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah) DKI Jakarta," katanya kepada KONTAN, Kamis (1/2) malam.
Sandiaga bilang, pelepasan saham bukan sesuatu yang mudah lantaran Delta Djakarta, pemegang merek bir Anker, San Miguel, dan Carlsberg ini telah terdaftar di bursa saham. Kabar terhadap korporasi ini bisa mempengaruhi sentimen pasar.
"Karena ini masalah sensitif karena bicara perusahaan yang tercatat di bursa jadi harus hati-hati untuk memberikan masukan tanpa harus berkoordinasi juga dengan otoritas pasar modal," sambungnya.
Sekadar informasi, saat kampanye, Anies-Sandi menjanjikan untuk melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta lantaran perusahaan ini memproduksi minuman beralkohol.
Sementara kepemilikan saham DLTA mayoritas dipegang oleh San Miguel Malaysia Pte sebesar 58,33%, kemudian Pemprov DKI sebesar 26,25%, dan masyarakat sebesar 15,41%.
PT Delta Jakarta sendiri jadi salah satu BUMD yamg punya kontribusi besar kepada DKI, lantaran laba yang didapat perusahaan cukup besar. Dari data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI, pada 2012 DLTA mencatat laba bersih senilai Rp 213 miliar, 2013 senilai Rp 270 miliar, 2014 senilai Rp 288 miliar, 2015 senilai Rp 192 miliar, 2016 senilai Rp 254 miliar.
Hal tersebut pula yang masih jadi pertimbangan Kepala BP BUMD DKI Jakarta Yurianto mengeksekusi niatan Anies-Sandi melepas saham DLTA.
"Masih belum dilepas, kita masih pelajari, liat kondisi keuangannya. Karena ini kan perusahaan besar, makanya harus dipelajari lebih komprehensif," kata Kepala BP BUMD DKI Yurianto kepada KONTAN, Rabu (31/1) di Balaikota.
Meski demikian, ia mengatakan bahwa jika keputusan akhir pelepasan saham ada di tangan Anies-Sandi, meskipun krlak berpotensi menganggu pendapatan DKI.
"Kalau soal itu ada tataran teknokratis, ada yang non teknokratis. Kita lihat plus minusnya," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
