kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

RDPT beraset mata uang dinilai bakal menarik


Senin, 21 Januari 2019 / 19:53 WIB
RDPT beraset mata uang dinilai bakal menarik


Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya merevisi peraturan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (RDPT) untuk memungkinkan RDPT memiliki aset dalam mata uang asing.

"Peraturan masih dalam draft, termasuk mata uangnya," kata Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi, Senin (21/1).

Direktur Utama PT Ayers Asia Asset Management, Dastin Mirjaya Mudijana mengaku tertarik bila peraturan tersebut bisa dilakukan. "Menarik ada inovasi masuk efek derivatif currency jadi fund bisa hedging," kata Dastin.

Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana memperkirakan mata uang yang bisa digunakan sebagai heding adalah dollar AS karena banyak perusahaan di dalam negeri yang membutuhkan hedging dollar AS.

"Mungkin instrumennya bisa dilakukan dengan hedging swap, options dengan third party perbankan," asumsi Wawan.

Diperkirakan minat dari RDPT yang beraset mata uang akan sangat spesifik seperti untuk institusi yang memiliki kewajiban dalam bentuk mata uang asing.

Sebagai contoh, Wawan menjelaskan bisa saja PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) memanfaatkan RDPT beraset mata uang untuk hedging avtur. Contoh lain, adalah pelaku usaha asuransi yang memiliki kewajiban dalam bentuk dollar AS.

Meski Wawan masih harus mempelajari skema peraturan mengenai RDPT yang beraset mata uang, ia menilai dari segi konsep, RDPT ini cukup menarik karena bukan saja investor yang membeli RDPT ini melainkan perusahaan.

Wawan mengamati perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung sangat berhati-hati dalam melakukan hedging karena takut tidak terpakai dan malah merugikan perusahaan.

"Mungkin, kalau hedging dalam bentuk aset di RDPT jadi tidak langsung dianggap kerugian, mungkin juga bisa penghasilan dari RDPT tersebut dijadikan untuk membiayai hedging tadi," Wawan berasumsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×