Reporter: Nur Qolbi | Editor: Khomarul Hidayat
Bernada serupa, Sekretaris Perusahaan PT Mahkota Group Tbk (MGRO) Elvi mengatakan, penundaan pungutan bea keluar CPO sudah tepat dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, jika tetap dilakukan seperti jadwal semula, maka akan berimbas pada jatuhnya harga kelapa sawit pada level petani.
"Karena pihak pengekspor CPO tentunya akan menekan harga untuk mendapatkan keuntungan setelah dibebani oleh bea keluar. apalagi harga pasaran CPO sendiri juga sedang tertekan," kata dia.
Baca Juga: Khawatir Produksi Melimpah, Harga CPO Mulai Loyo
Dalam aturan tersebut, apabila harga CPO dan turunannya di atas US$ 570 per ton akan dikenakan pungutan sebesar US$ 25 per ton atau separuh dari tarif normal. Kemudian, pemerintah akan mengenakan tarif bea keluar sebesar US$ 50 per ton kepada ekspor CPO dan turunannya bila harga komoditas di pasar internasional mencapai di atas US$619 per ton.
Pemberlakuan bea keluar CPO mulai tahun depan bertepatan dengan pelaksanaan program campuran minyak nabati 30% ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar alias B30. Menurut Elvi, pemberlakukan B30 secara bersamaan dengan pungutan bea keluar CPO adalah suatu keseimbangan.
Pasalnya, B30 akan memacu pemakaian CPO di dalam negeri sehingga pengekspor dapat mengalihkan sebagian besar CPO untuk pemakaian di dalam negeri dan tidak tergantung terus pada pasar ekspor. "Jadi, dengan berkurangnya ketergantungan pada pasar ekspor tentunya akan mengurangi pungutan bea keluar," kata Elvi.
Baca Juga: Bersiap, harga CPO diramal akan naik menjadi 2.300 ringgit per ton di kuartal IV
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
