Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Manajer investasi rajin mengoleksi surat berharga negara (SBN) tahun lalu. Tak heran, kepemilikan reksadana di SBN tahun lalu meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, per 30 Desember 2016, kepemilikan reksadana di SBN domestik yang dapat diperdagangkan mencapai Rp 85,66 triliun. Angka ini melonjak Rp 24,06 triliun atau 39,05% ketimbang posisi akhir tahun 2015 yang sebesar Rp 61,6 triliun.
Senior Research & Analyst Pasar Dana Beben Feri Wibowo berpendapat, ada dua faktor utama yang memicu akumulasi reksadana di SBN tahun lalu. Pertama, imbal hasil rata-rata obligasi pemerintah, sebagaimana tercermin dari indeks INDOBeX Government Total return, mencapai 13,95% sepanjang tahun lalu.
Imbal hasil tersebut terbilang tinggi. Hal ini disokong terkendalinya inflasi dalam negeri, tren penguatan nilai tukar rupiah atas dollar Amerika Serikat (AS), pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia dengan memangkas suku bunga acuan, serta hasil program amnesti pajak periode pertama yang memuaskan.
Kedua, dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi SBN bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank di awal tahun 2016. Dalam kebijakan tersebut, IKNB, seperti dana pensiun dan asuransi, wajib melakukan penempatan investasi sekitar 10%–20% pada SBN.
Jumlah reksadana berbasis obligasi pun naik. Statistik pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 23 Desember 2016 menunjukkan, jumlah reksadana pendapatan tetap mencapai 211 produk. Padahal di akhir 2015 hanya tercatat 157 produk. Jumlah reksadana campuran juga naik dari 117 produk menjadi 143 produk periode sama.
Tertekan Trump
Analis Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Lili Indarli memprediksi, kepemilikan reksadana di SBN dapat melonjak lagi di tahun ini. Pendorongnya masih dari kewajiban investasi IKNB di obligasi pemerintah. “Aliran dana amnesti pajak juga bisa memicu meningkatnya kepemilikan reksadana di SBN,” jelas dia.
Tapi, volatilitas di pasar SBN berpotensi meningkat tahun ini, lantaran tingginya ketidakpastian terkait kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump.
“Namun ekspektasi positif pasar terhadap kondisi fundamental dalam negeri diharapkan dapat menjadi katalis positif bagi kinerja obligasi domestik,” harap Lili.
Menurut hitungan Beben, akumulasi reksadana di SBN tahun ini hanya tumbuh sekitar 14%–16% jadi Rp 97 triliun–Rp 100 triliun. Proyeksi kenaikan tersebut lebih rendah dari realisasi 2016. Maklum, pada kuartal IV-2016, OJK merelaksasi kebijakan investasi IKNB di SBN dengan menerbitkan POJK No 36/POJK.05/2016.
Dalam ketentuan tersebut, separuh dari kewajiban investasi SBN dapat dipenuhi dengan penempatan obligasi atau sukuk besutan BUMN, BUMD, serta anak usaha BUMN.
Dengan catatan, dana obligasi dan sukuk tersebut ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur. Selain itu, analis memprediksi kinerja pasar obligasi pemerintah tahun ini tidak akan sekinclong tahun lalu. Sebab, ruang pemangkasan suku bunga acuan BI sudah sangat terbatas.
Batu sandungan juga datang dari eksternal. Selain faktor Donald Trump, rencana kenaikan suku bunga The Federal Reserve sebanyak tiga kali, penurunan nilai quantitative easing dari bank sentral Eropa, pemilihan umum di sejumlah negara Eropa, seperti Italia dan Prancis, hingga realisasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa, turut berperan.
Beben menganalisa, untuk tahun ini, reksadana pendapatan tetap masih populer. Tapi investor juga kembali melirik reksadana terproteksi dan pasar uang. "Minat investor berinvestasi di reksadana pendapatan tetap tidak sebesar tahun lalu," kata dia.
Beben memprediksi, sepanjang tahun ini, yield surat utang negara (SUN) bertenor 10 tahun akan berada di kisaran 7,4%–8,6%. Per Rabu (11/1), yield SUN acuan bertenor 10 tahun FR0059 tercatat berada di level 7,56%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
