Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru PMK No 70 tentang penempatan dana oleh pemerintah di bank-bank komersial. DAna tersebut ditujukan untuk program pemulihan ekonomi.
Jovent Muliadi dan Anthony Analis Indo Premier Sekuritas mengatakan, peraturan ini jauh lebih sederhana dan tepat dibandingkan dengan peraturan sebelumnya untuk program pemulihan ekonomi yaitu PP no.23 dan PMK no.64. "Keduanya kami anggap terlalu rumit untuk diimplementasikan dan tidak tepat target karena tidak tidak mencakup bank dengan masalah likuiditas," terang keduanya dalam riset Rabu (24/6).
Baca Juga: Digital banking mendorong fee based income perbankan
Seperti, peringkat kesehatan komposit kurang dari 2. Padahal perlu perhatikan bahwa semua bank dalam cakupan kami termasuk dalam peringkat kesehatan komposit 2.
Kementerian Keuangan juga mengumumkan akan menyuntikkan Rp 30 triliun ke emmpat bank BUMN. Rinciannya, Rp 10 triliun untuk PT Bannk Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) senilai Rp 10 triliun.
Sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) masing-masing sebesar Rp 5 triliun. Suntikan tersebut diberi bunga 80% dari bunga acuan yakni sekitara 3,4%.
Baca Juga: OJK: Walau risiko naik, NPL kredit UMKM tetap terjaga
Meskipun memiliki tingkat bunga menarik, Jovent dan Anthony menilai, dampak pendapatan mungkin kecil mengingat ukuran penempatan sekitar Rp 30 triliun. Angka ini hanya 1% dari simpanan deposito bank BUMN.
"Namun kami percaya ini akan menjadi yang pertama dari beberapa suntikan ke bank komersial," kata Analis Indo Premier dalam riset.
Jovent dan Anthony juga menilai ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu likuiditas sektor perbankan untuk memulai siklus pemulihan ekonomi. Yaitu, modal kerja tambahan untuk memulai kembali bisnis pasca restrukturisasi.
Baca Juga: Dukung pemulihan sektor riil, BTN siap ekspansi kredit
"Dengan diterbitkannya peraturan ini, kami berpikir bahwa risiko kemungkinan merger dan akuisisi (M&A) dilutif oleh bank-bank BUMN akan sangat berkurang," kata Jovent dan Anthony.
Keduanya berpendapat hal ini lantaran, selama pengarahan Kemenkeu, Menteri Keuangan menekankan bahwa suntikan likuiditas dimaksudkan untuk dicairkan sebagai pinjaman ke sektor riil. JIka dimungkinkan untuk UMKM dan sektor padat karya. Ini akan mengurangi kekhawatiran pada penyaluran pinjaman ke bank-bank bermasalah.
Bank komersial dengan peringkat kesehatan komposit minimal 3 dan mayoritas kepemilikan tidak dimiliki entitas asing dapat memenuhi syarat untuk memanfaatkan likuiditas ini. Meskipun mungkin dalam fase injeksi berikutnya perlu diperhatikan bahwa sebagian besar bank bermasalah berada dalam komposit peringkat kesehatan.
Baca Juga: Perbankan tetap optimis KPR masih akan tumbuh hingga akhir tahun
Faktor lain yang menjadi perhatian dari Indo Premier adalah peraturan tersebut juga menyatakan dana ini tidak diperbolehkan untuk membeli obligasi pemerintah atau transaksi forex.
Bagi kedua analis ini, perkembangan ini positif bagi emiten sektor perbankan. Tapi Jovent dan Anthony menilai ini bukan peluru perak.
Sehingga, Indo Premier Sekuritas mempertahankan pandangan netral pada saham sektor perbankan. "Dalam pandangan kami, ini adalah perkembangan yang sangat positif, tetapi ini bukan peluru perak mengingat besarnya ukuran restrukturisasi," tutur analis.
Baca Juga: Mengukur efek penempatan dana pemerintah ke bank BUMN
Pada Mei 2020, empat bank BUMN telah merestrukturisasi pinjaman Rp 490 triliun. Ini dengan asumsi sebagian besar debitur mungkin memerlukan 25%-30% modal kerja tambahan dari ukuran pinjaman awal mereka untuk memulai kembali bisnisnya.
Sementara empat bank BUMN mungkin memerlukan likuiditas Rp 150 triliun. Menurut Jovent dan Anthony, ini suatu gap yang besar. Bahkan, jika mengasumsikan pemerintah akan melakukan 3 fase injeksi likuiditas dengan total nilai Rp 90 triliun hanya untuk bank BUMN. Tapi Indo Premier menilai hal tersebut tidak mungkin terjadi.
Karena itu, dari empat saham bank BUMN yakni BMRI, BBRI, BBNI dan BBTN, Indo Premier masih menyarankan hold kecuali pada saham BBTN masih disarankan buy dengan target Rp 1.200 per saham. Sementara BMRI, BBRI dan BBNI disarankan hold engan target harga masing-masing di Rp 5.100, Rp 2.700 dan Rp 3.900.
Baca Juga: Penempatan dana Rp 30 triliun, Hipmi: Angin setengah segar dari pemerintah
Saham BBCA disarankan hold dengan target harga Rp 26.000 per saham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
