Pemerintah tambah penerbitan surat utang saat pandemi corona, bagaimana prospeknya?

Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menambah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi corona. Meski penambahan penerbitan SBN membuat rasio utang naik, para ekonom memproyeksikan stabilitas ekonomi masih tetap terjaga dengan pasar obligasi yang berpotensi bullish bila pemerintah berhasil mengelola penggunaan utang dengan tepat.

Belum lama ini pemerintah menerbitkan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 4,3 miliar. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menghitung rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30%. Sementara, batas maksimal utang adalah 60% dari PDB.

Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail Zaini menilai rasio utang pemerintah masih aman bila dibanding negara lain yang rasio utangnya juga kompak meningkat. "Peningkatan rasio utang Indonesia saat krisis ini masih aman, karena rasio utang AS saja sudah 120% terhadap PDB," kata Mikail, Rabu (23/4).

Senada, Ekonom Pefindo Fikri C. Permana mengatakan rasio utang pemerintah saat ini masih aman. Namun ke depan, implementasi penyaluran dana hasil utang ini perlu dicermati.

"Jika menerbitkan utang, tetapi kurang tepat sasaran bisa menimbulkan kontra produktif dan menambah beban keuangan pemerintah saat ini dan masa mendatang," kata Fikri.

Persepsi risiko yang tercermin dalam credit default swap (CDS) juga berpotensi meningkat karena kewajiban pemerintah yang meningkat di tengah penerimaan yang berpotensi menurun.

Namun, kenaikan rasio utang dan penambahan SBN ini tidak akan menjadi masalah dan membuat pasar obligasi tetap stabil jika pemerintah tepat menggunakan dana untuk menjaga daya beli, memperbaiki sisi fundamental dalam negeri khususnya sebagai bumper sementara dalam investment shrotage dalam negeri. Selain itu, utang juga tepat sasaran bila digunakan untuk memperbaiki sisi produk dalam negeri dan menjadi modal sosial masyarakat.

Fikri mewanti-wanti bila utang tidak digunakan tepat sasaran maka berpotensi terjadi adverse selection dan moral hazard yang dikhawatirkan malah menimbulkan masalah baru bagi ekonomi saat ini bahkan di masa mendatang.

Dengan bertambahnya pasokan surat utang, Mikail meyakini penyerapan di pasar obligasi akan tetap baik. Apalagi dengan peran BI yang kini masuk ke pasar primer.

Mikail juga memproyeksikan langkah The Fed yang terus menambah likuiditas membuat investor asing akan mencari tempat investasi dengan yield tinggi seperti SBN. Maklum, saat ini yield US Treasury hanya sekitar 0,6% untuk tenor 10 tahun.

Mikail memproyeksikan di kuartal IV investor asing akan mulai kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia. Jika hal tersebut benar terjadi, maka pergerakan nilai tukar rupiah bisa stabil dan yield SBN tenor acuan 10 tahun berpotensi turun ke 7,5% di akhir tahun.

Fikri juga menilai yield SBN masih kompetitif. Namun, tidak dipungkiri bahwa saat ini investor domestik maupun asing masih cenderung wait and see dan belum cukup percaya diri masuk ke pasar obligasi pemerintah. Bila hal ini terus terjadi, Fikri memproyeksikan yield masih akan bertengger di 7,8%-8,1% hingga akhir April.

Sekedar informasi, Rabu (22/4) pemerintah menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara Tambahan (Greenshoe Option). Hasil lelang tersebut berhasil menerima total penawaran masuk sebesar Rp 6,3 triliun dan pemerintah menyerap Rp 4,02 triliun. Mikail menilai hasil lelang tersebut tidak terlalu buruk untuk lelang yang terjadi dadakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News