Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belakangan ini pemerintah terlihat sedang getol menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini tidak terlepas dari semakin besarnya dana yang dibutuhkan pemerintah untuk menangani pandemi virus corona di tanah air.
Pengadaan lelang kemudian jadi pilihan sebagai salah satu cara tercepat dalam mengumpulkan dana segar. Tak tanggung-tanggung, setiap pekan lelang digelar, bahkan dalam dua minggu terakhir terdapat lelang tambahan setiap pekannya.
Terbaru, di pekan ini ada dua kali lelang Surat Utang Negara (SUN) yang sudah dilakukan pada Selasa (28/4) dan Rabu (29/4). Dari aksinya tersebut, pemerintah meraup total dana Rp 28 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN).
Baca Juga: Pemerintah serap Rp 28 triliun dari dua kali lelang SUN di pekan ini
Rinciannya, pada lelang Selasa pemerintah memenangkan Rp 16,62 triliun dari total penawaran masuk Rp 44,40 triliun dan sebesar Rp 11,38 triliun dari penawaran masuk Rp 13,99 triliun pada lelang Rabu.
Fixed Income Portofolio Manager Sucorinvest Asset Management Adi Saputra mengatakan, wajar jika pemerintah mengambil keputusan tersebut. Namun, dia mengingatkan bahwa semakin banyak penerbitan SBN akan membuat suplai obligasi semakin banyak. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada tingginya permintaan yield.
“Dampaknya dalam jangka pendek yield yang diminta investor pun jadi tinggi, terlebih setelah lelang. Hal ini dikarenakan banyaknya suplai akan membuat investor lebih memiliki bargaining power,” kata Adi ketika dihubungi Kontan.co.id, Rabu (29/4).
Setali tiga uang, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto juga melihat semakin banyaknya penerbitan surat utang akan membuat yield bergerak naik. Hal ini dikarenakan investor akan menaikkan expected yield karena melihat pemerintah tidak punya banyak pilihan.
Akan tetapi, Ramdhan mengatakan dampak oversupply tersebut bisa dibatasi selama kondisi pasar bisa dijaga, dalam artian likuiditas di pasar membaik. Hanya saja, saat ini pasar cukup rentan karena demand yang relatif rendah.
“Pemerintah punya bargaining sebagai penentu pemenang lelang, ini yang harus terus dipegang. Pemerintah sebaiknya tidak memenangkan semua penawaran yang masuk dan harus lebih selektif karena hubungannya dengan cost of fund,” pungkas Ramdhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
