Reporter: Sofyan Nur Hidayat | Editor: Test Test
JAKARTA. Niat PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menerbitkan saham baru atau rights issue tampaknya bakal sulit terwujud. Sebab, pemerintah tak ingin kepemilikan sahamnya terdilusi sehingga mengurangi jatah dividennya.
Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengatakan, perusahaan BUMN sebaiknya menghimpun dana lewat pinjaman atau penerbitan obligasi. "Kalau rights issue butuh kajian mendalam. Sebab dampaknya akan mengurangi dividen yang diterima pemerintah," ujarnya di Jakarta, Jumat (30/4) pekan lalu.
Maklum, kepemilikan pemerintah di perusahaan itu akan terdilusi jika tidak mengeksekusi haknya dalam penerbitan saham baru. Padahal, menurut Said, minimal kepemilikan saham pemerintah di BUMN sebaiknya tak kurang dari 60%. Saat ini, pemerintah menguasai 66,76% saham ANTM. Adapun sisanya 33,24% dimiliki investor publik.
Said bilang, hingga pekan lalu, ANTM belum memastikan jadi-tidaknya menggelar rights issue. ANTM masih mencari alternatif pendanaan lain seperti pinjaman bank atau penerbitan obligasi. "Alternatif ketiga adalah rights issue. Tapi kemungkinannya sangat kecil," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
