Reporter: Auriga Agustina | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bahana TCW Investment Management (BTIM) menargetkan dana kelolaan dikisaran Rp 50 triliun pada tahun ini. Target tersebut cenderung konservati karena hanya naik sekitar 4% - 5% dari capaian tahun 2018 lalu yang sebesar Rp 47,97 triliun.
Direktur Utama BTM Edward Lubis, mengatakan alasannya karena ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Di antaranya tahun ini merupakan tahun politik. "Ini ada tahun pemilu yang hangat, karena itu kita bilang masuk investasi tidak apa-apa tapi konservatif dulu. Namun kita masih optimis," katanya.
Ia melanjutkan, dana kelolaan BTIM pada tahun 2018 lalu sendiri terdiri atas reksadana sebesar Rp 40,55 triliun dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) sebanyak Rp 7,41 triliun.
Sementara open ended fund berkontribusi Rp 21,92 triliun yang terdiri atas reksadana saham, pendapatan tetap dan pasar uang. Kemudian Rp 3,93 triliun merupakan reksadana indeks, dan Rp 11,59 triliun adalah reksadana proteksi. "Sisanya Rp1,97 triliun adalah alternative investment," katanya.
Sepanjang 2018, BTIM telah meluncurkan 28 reksadana baru. Sebanyak 26 diantaranya merupakan reksadana terproteksi, satu reksadana pendapatan tetap, dan satu reksa dana pasar uang.
"Kondisi pasar yang fluktuasi menyebabkan banyak investor yang mengalihkan asetnya dari reksadana pendapatan tetap dan saham ke reksadana terproteksi dan pasar uang," ujarnya
Asal tahu, hingga saat ini lebih dari 300 nasabah BTIM merupakan investor institusi dan sekitar 4.000 adalah investor ritel. Pada 2018, dana kelolaan dari investor ritel tercatat sebanyak Rp 9,15 triliun atau naik 76% dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 5 ,2 triliun.
Sementara di tahun ini BTIM akan meluncurkan produk baru yang berbasis infrastruktur. "Ada demand kita lihat tentunya infra dalam waktu dekat, di Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Tapi size-nya tidak terlalu besar, banyak demand disini dari investor institusi, " katanya.
Namun Edward belum dapat membeberkan secara gamblang, darimana perusahaan infrastruktur tersebut berasal, "Secara eligibility masih berhubungan dengan korporasi yang besar untuk BUMN dan anak usahanya. Dua itu pilihannya kalau yang lain-lain belum ada permintaan yang besar," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
