Reporter: Benedicta Prima | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus reksadana yang menimpa Minna Padi Aset Manajemen dan Narada Aset Manajemen sempat mewarnai pasar dalam negeri. Pada bulan lau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyemprit manajer investasi yang bermasalah tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus mengawasi penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi manajer investasi bermasalah tersebut.
"Tinggal dipantau, penyelesaian lagi dipantau, sedang proses (pengembalian)," ujar Hoesen di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/12).
Baca Juga: Simak rekomendasi analis untuk saham berkapitalisasi kecil yang dilepas Minna Padi
Hoesen menjelaskan dana kelolaan Minna Padi yang harus dikembalikan tidak mencapai Rp 5 triliun. Hanya saja Hoesen tak menyebutkan angka pastinya.
Terdapat enam reksadana saham milik Minna Padi yang harus dihentikan perdagangannya. "Ada enam produk, tidak sampai (Rp 5 triliun). Aku tidak tahu persisnya," imbuh Hoesen.
Lebih lanjut, Hoesen akan terus melakukan transformasi di OJK untuk mengedepankan perlindungan investor. Mulai dari peningkatan kualitas keterbukaan informasi hingga instrumen dan pasar.
Antara lain dengan mendorong adanya aturan e-proxy atau aturan pemberian kuasa secara elektronik untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) online dan elektronik IPO.
Di sisi lain, OJK juga menyoroti soal perusahaan yang melantai di bursa relatif memiliki emisi yang kecil. Untuk itu, Hoesen mengusulkan adanya insentif untuk proses merger atau akuisisi pada perusahaan sebelum melantai.
Baca Juga: Minna Padi Jualan, Transaksi Big Caps Naik
"Nah ini bisa tidak dikasih insentif, merger akuisisi kan pajaknya lumayan," imbuh dia.
