Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah senilai Rp 23,77 miliar dari sejumlah pihak yang terbukti melakukan manipulasi perdagangan saham tiga emiten. Selain itu, OJK menjatuhkan denda administratif dengan total Rp 3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan di pasar modal.
Penindakan tersebut merupakan bagian dari hasil pemeriksaan OJK terhadap 10 kasus pelanggaran di bidang pasar modal. Pelanggaran yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham, tetapi juga mencakup ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, transaksi material, transaksi afiliasi, hingga kewajiban pengalihan saham.
Dalam penanganan tiga kasus manipulasi perdagangan saham, OJK dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/11/2026) menemukan praktik transaksi yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan. Ketiga kasus tersebut melibatkan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).
Baca Juga: Harga Bitcoin Anjlok ke US$ 55.830, Terendah dalam Dua Tahun
Nilai keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan terdiri atas Rp 6,89 miliar dari kasus saham HOMI, Rp 12,55 miliar dari kasus saham SAMF, dan Rp 4,32 miliar dari kasus saham SMDM.
OJK menegaskan, nilai Rp 23,77 miliar tersebut merupakan jumlah keuntungan yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan nilai yang sudah terealisasi pengembaliannya.
Selain perintah pengembalian keuntungan, OJK juga menjatuhkan sejumlah tindakan administratif sesuai karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran. Tindakan tersebut meliputi larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), perintah penutupan rekening efek, denda administratif, serta perintah pemenuhan kewajiban tertentu.
OJK menilai manipulasi perdagangan saham merupakan pelanggaran serius karena dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar. Transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan juga berpotensi menyesatkan investor dan menggerus kepercayaan terhadap integritas pasar modal.
Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui pengenaan denda. OJK juga memastikan keuntungan ekonomi yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dipertahankan oleh pelanggar.
Di luar kasus manipulasi saham, OJK turut menindak sejumlah emiten dan pengurus perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, serta ketentuan transaksi material dan afiliasi.
Baca Juga: Merdeka Battery (MBMA) Terbitkan Obligasi Rp 2,49 T, Tawarkan Bunga hingga 10,75%
OJK menegaskan emiten dan pengurus perusahaan wajib menyampaikan informasi secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan terhadap ketentuan transaksi material, transaksi afiliasi, dan pelaporan keuangan merupakan bagian penting dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta perlindungan kepentingan pemegang saham.
Ke depan, OJK akan meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, memperkuat kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut penegakan hukum, serta meningkatkan koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait.
OJK juga menegaskan keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah maupun nilai sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari efektivitas tindakan korektif, kepatuhan pihak yang dikenai sanksi, dan dampaknya terhadap perbaikan perilaku pelaku pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)