kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45862,18   10,45   1.23%
  • EMAS926.000 0,43%
  • RD.SAHAM -0.15%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Nusa Konstruksi Enjiniring (DGIK) bakal bayar denda Rp 85 miliar dengan menjual aset


Senin, 07 Januari 2019 / 16:09 WIB
Nusa Konstruksi Enjiniring (DGIK) bakal bayar denda Rp 85 miliar dengan menjual aset

Reporter: Willem Kurniawan | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) telah mendengarkan putusan atau vonis dari Pengadilan terkait dengan kasus yang melibatkan Perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sidang tersebut digelar pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam sidang tersebut, putusan Pengadilan adalah pidana denda tetap sejumlah Rp 700 juta, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 85,49 miliar, pidana tambahan berupa pencabutan hak perusahaan untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

Direktur Utama (DGIK), Djoko Eko Suprastowo mengatakan akan menghormati, menerima dan menjalankan putusan tersebut dengan segera. Dengan diberikannya putusan tersebut, Djoko mewakili korporasi (PT NKE) menyatakan menerima dan tidak keberatan atas putusan tersebut karena pihaknya beranggapan majelis hakim telah memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

"Dalam hal pemenuhan uang yang harus dikembalikan kepada kas Negara sebesar kurang lebih Rp 85,49 miliar, hingga saat ini perusahaan masih berusaha untuk mengumpulkan dana tersebut. Salah satu cara yang dilakukan guna memenuhi hal tersebut adalah dengan melakukan penjualan terhadap aset-aset yang tidak produktif sehingga tidak mengganggu keuangan Perseroan secara signifikan," ujar dia, Senin (7/1) dalam keterangan pers.

Terkait dengan salah satu vonis yang melarang untuk mengikuti lelang proyek dari Pemerintah selama 6 bulan, perusahaan telah mempunyai strategi dalam menghadapi vonis tersebut dengan berkonsentrasi pada proyek-proyek swasta terutama dalam skala menengah dan besar. 

Hal ini tidak berlebihan mengingat pada operasional perusahaan beberapa tahun terakhir, telah terpenuhinya bagian proyek swasta dari pendapatan perusahaan dari proyek-proyek swasta berkisar 60% hingga 70%. 

"Dengan adanya jeda ini, diberikan waktu menata diri untuk masuk kembali ke proyek pemerintah. Dengan dijalankannya putusan ini nantinya kami berharap permasalahan ini akan segera tuntas dan perusahaan bisa kembali menata diri dengan lebih dewasa serta perusahaan juga dapat berjalan baik seperti sebelumnya," tutupnya.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×