Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada periode pemerintahan Joko Widodo jilid II, sektor kesehatan masih dibayangi defisit pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai langkah antisipasi, emiten rumahsakit PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) membatasi kontribusi pendapatan dari pasien BPJS tidak lebih dari 30%-40% hingga lima tahun ke depan.
Sebelumnya sejumlah analis menilai, walaupun pemerintah telah berupaya menaikkan iuran BPJS kelas I serta menambah anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 83% menjadi Rp 48,8 triliun, tidak serta merta bisa jadi solusi jangka panjang. Sebab kepatuhan pembayaran yang jadi biang masalahnya.
Investor Relation PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk Aditya Widjaja menyatakan kondisi sektor kesehatan khususnya rumahsakit yang masih dibayangi defisit BPJS kesehatan membuatnya cukup khawatir.
Baca Juga: Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA) Dorong Pendapatan, Lewat Penambahan Unit Layanan
“Namun kalau melihat dari risiko kredit layanan BPJS, sejauh ini masih aman karena pemerintah selalu membayar. Tapi pertanyaannya, apakah perusahaan sanggup menahan pembayaran yang tertunda itu,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Jumat (18/10).
Aditya mengakui MIKA adalah pemain baru di pasar JKN. Adapun pendapatan dari segmen ini baru berkontribusi 13% dari total pendapatan. Namun, kalau melihat roadmap MIKA hingga lima tahun sampai enam tahun mendatang, emiten rumah sakit ini bakal semakin gencar memasuki pasar JKN.
Sampai dengan 2025, rencana ekspansi MIKA adalah mengakuisisi rumahsakit yang sudah menerima pasien JKN, membangun satu rumah sakit BPJS, dan melakukan konversi hingga dua rumahsakit Mitra Keluarga.
Aditya menjelaskan walaupun saat ini pemasukan dari pasien BPJS Kesehatan hanya 13% dari total pendapatan, gencarnya ekspansi MIKA ke pasar JKN tentunya akan meningkatkan kontribusi pasien BPJS.
Dalam rangka mengantisipasi defisit kesehatan yang diramalkan bakal terus terjadi, Aditya mengakui MIKA sudah membatasi kontribusi pendapatan dari BPJS tidak lebih dari 30%-40% dari pendapatan keseluruhan hingga lima tahun ke depan.
Aditya mengakui hingga saat ini arus kas MIKA masih sehat karena mayoritas atau 87% pendapatan disokong dari pasien non-BPJS yakni pasien private atau bayar biaya rumahsakit dengan uang pribadi dan pasien perusahaan & asuransi.
Kalaupun ada piutang dari pasien asuransi dan perusahaan, Aditya menyatakan klaim pembayarannya tepat waktu yakni 45 hari kerja. Menurutnya, pendapatan dari segmen non-BPJS yang mengamankan arus kas perusahaan.
Baca Juga: Mitra Keluarga (MIKA): Volume kunjungan pasien periode Juli - September masih tinggi
Melansir laporan keuangan terakhir MIKA di semester I 2019, tercatat piutang usaha memang paling banyak dari segmen perusahaan yakni sebesar Rp 296,91 miliar. Disusul dengan segmen BPJS yakni Rp 95,57 miliar yang tumbuh 6,39% year on year (yoy) dari sebelumnya Rp 89,82 miliar. Adapun dari pasien individu sebesar Rp 12,57 miliar.
Aditya bilang dalam menghadapi tantangan defisit BPJS Kesehatan tentunya ekspansi MIKA tidak hanya fokus di JKN saja. Hingga 2025 nanti, MIKA bakal menambah kurang lebih 800 tempat tidur di 24 rumah sakit yang ada melalui konversi ruangan, tambahan lantai, dan perubahan konfigurasi ruangan. Menurut Aditya ekspansi ini tidak memakan biaya yang besar sebab sifatnya hanya mengisi ruangan yang sudah ada.
Hingga enam tahun mendatang MIKA menargetkan bakal mencapai 30 jaringan rumahsakit dengan kapasitas kurang lebih 4.500 tempat tidur. Selain itu, MIKA juga bakal meningkatkan layanan rumahsakit dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan spesialis unggulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
