Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Progres bursa CPO dinilai cukup baik di tengah minimnya volume transaksi dan partisipasi anggota. Hal ini ditenggarai masih minimnya infrastruktur di bursa CPO.
Direktur Laba Forexindo Berjanga Ibrahim Assuaibi mengatakan saat ini perdagangan di bursa CPO lebih bersifat konsinyasi, alias 'one on one'. Alhasil, upaya untuk menstabilkan ataupun membentuk harga belum terjadi.
"Saat ini baru ada pasar lelang, sementara perdagangan multilateral dan perdagangan SPA belum ada," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (12/6).
Sebelumnya, Indonesia Comodity & Derivatives Exchange (ICDX) mencatat total volume transaksi CPOTR sejak awal tahun hingga 10 Juni 2024 mencapai 13.359 lot. Adapun untuk partisipasi anggota dalam bertransaksi di bursa CPO baru 7-8 anggota dari jumlah 49 anggota.
Namun begitu, dengan progres yang ada saat ini dinilai masih cukup baik. Ini mengingat tujuan awal otoritas mendorong pembentukan bursa CPO untuk mengetahui jumlah ekspor yang dilakukan pengusaha guna mengetahui jumlah pajak yang diterima atau ekspor fiktif.
Baca Juga: ICDX Catat Volume Transaksi CPO Futures 13.359 lot Hingga 10 Juni 2024
"Jadi dengan infrastruktur saat ini, progres transaksi masih cukup baik. Istilahnya ini sedang belajar karena jika tidak ada sama sekali maka tidak pernah tahu kekurangannya," sebutnya.
Di sisi lain, Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Olvy Andrianita menyebutkan, pihaknya berkomitmen terus mendorong implementasi bursa minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Hal ini dilakukan untuk penguatan tata kelola perdagangan CPO Indonesia serta peningkatan nilai perdagangan.
Dalam implementasi bursa CPO, lanjut Olvy, pemerintah sangat mempertimbangkan beragam kepentingan dan kebutuhan seluruh pihak terkait. Untuk itu, Bappebti mengimbau bursa agar independen, transparan, dan memenuhi ketentuan Bappebti.
Seluruh pelaku usaha diharapkan berperan aktif, baik sebagai pembeli maupun penjual dalam perdagangan di bursa CPO.
"Hal ini untuk mendorong terciptanya transaksi yang likuid sehingga mumpuni untuk menjadi harga acuan dan kita tidak lagi berkiblat pada harga CPO Rotterdam, bursa Malaysia, atau lembaga lain yang tidak diatur pemerintah,” imbuh Olvy dalam keterangan resminya, Senin (20/5).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
