Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bulan Oktober mendatang merupakan tenggat waktu bagi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) untuk mendivestasikan 20% sahamnya. INCO akan menjalankan komitmen divestasi sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani dalam amandemen Kontrak Karya (KK) pada tahun 2014 lalu.
Untuk diketahui, kewajiban divestasi saham Vale tertuang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid tersebut, INCO wajib mendivestasi 40% saham secara bertahap.
Baca Juga: Antam tak berminat, bagaimana nasib divestasi 26% saham Nusa Halmahera Minerals?
Menanggapi tenggat waktu yang semakin dekat, Nico Kanter, Presiden Direktur INCO mengaku was-was. Namun, dirinya percaya pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memandang INCO sebagai partner strategis.
"Karena kami memiliki resources yang cukup baik, jadi mudah-mudahan ini masih dalam proses," ujar Nico dalam acara Public Expose Live 2019 di Bursa Efek Indonesia, Selasa (27/8).
Baca Juga: Duh, Larangan Ekspor Nikel Masih Menekan Harga Saham ANTM dan INCO
Sebelumnya INCO mengaku sudah bertemu dengan pemerintah untuk membahas proses divestasi tersebut. INCO pun sudah mengirim surat penawaran nilai divestasi.
Adapun skema yang ditawarkan adalah arus kas yang terdiskon/discounted cash flow (DCF) dan penawaran saham baru alias rights issue.
Baca Juga: Rencana Vale Indonesia (INCO) Mengembangkan Blok Bahadopi dan Pomalaa Masih Terhambat
Nico pun optimis masalah divestasi ini dapat diselesaikan maksimal September 2019. Hal ini karena pemerintah telah membentuk tim terkait divestasi saham INCO.
Setelah tim terbentuk, Nico berharap INCO akan segera mendapat valuasi dan pemerintah akan lebih cepat dalam menentukan sikap terkait pengambilan 20% saham INCO. "Karena kami adalah perusahaan terbuka jadi menentukan valuasinya akan lebih mudah," lanjut Nico.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
