Melihat Arah Saham CPO dan Batubara di tengah Rumor Badan Ekspor Komoditas

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saham-saham komoditas yang terguncang pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (19/5/2026). Penyebabnya, pemerintah dikabarkan akan membentuk badan khusus untuk ekspor komoditas strategis, yang akan membuat eksportir Tanah Air tidak lagi melakukan ekspor langsung ke pembeli asing.

Badan ini kabarnya akan bisa mengambil spread alias margin keuntungan dari transaksi. Komoditas pertama yang terkena sasaran adalah crude palm oil (CPO) dan batubara. 

Kabar itu pun ada di tengah penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 3,46% ke level 6.370 hari ini. Saham emiten CPO dan batubara pun amblas bersama IHSG.

Baca Juga: Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq Dibuka Turun Selasa (19/5), Saham Chip Tekan Pasar AS

Tengok saja, emiten CPO PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) terjun 15% hari ini. PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) merosot 14,97% hari ini, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP) turun 7,72% hari ini, dan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) turun 6,25%

Emiten batubara seperti PT Darma Henwa Tbk (DEWA) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) masing-masing amblas 11,82% dan 9,71%.

Pengamat Pasar Modal Hendra Wardana melihat, rencana pemerintah membentuk badan baru pengatur ekspor komoditas seperti CPO dan batu bara langsung direspons negatif oleh pasar. Sebab, pelaku pasar khawatir akan munculnya lapisan regulasi baru yang berpotensi menekan fleksibilitas bisnis, margin keuntungan, hingga volume ekspor emiten. 

Dalam kondisi pasar yang memang sedang rapuh akibat tekanan rupiah di atas Rp17.700 per dolar AS, foreign outflow besar, serta anjloknya IHSG ke area 6.370, isu ini menjadi katalis tambahan yang mempercepat aksi jual di saham-saham berbasis komoditas.

Terlihat jelas dari sektor basic industry yang ambruk hingga 7,30% dan sektor energi turun 6,94% dalam sehari. Saham-saham CPO seperti DSNG dan TAPG bahkan masuk daftar top losers dengan penurunan hampir 15%. 

“Pasar menilai bahwa apabila badan tersebut nantinya mengatur kuota ekspor, harga acuan, kewajiban domestic market obligation (DMO), atau pungutan tambahan, maka profitabilitas emiten akan semakin tertekan di tengah harga komoditas global yang mulai melemah,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (19/5).

Untuk batubara, sentimen negatif juga cukup besar karena investor khawatir kebijakan baru ini akan memperbesar intervensi pemerintah terhadap mekanisme ekspor dan pricing. 

Emiten batubara berkapitalisasi besar seperti BUMI, DEWA, hingga saham-saham terkait energi dan kontraktor tambang ikut terkoreksi tajam. 

Baca Juga: INDY Terbitkan Surat Utang Senior US$ 100 Juta untuk Ekspansi, Simak Pandangan Analis

“Pasar pada dasarnya tidak menyukai ketidakpastian kebijakan, apalagi ketika wacana tersebut muncul di tengah perlambatan ekonomi global dan harga batubara yang masih volatile,” tuturnya. 

Namun, apabila badan baru ini nantinya mampu menciptakan tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi, menjaga stabilitas harga domestik, memperbaiki penerimaan negara, serta mengurangi praktik ekspor ilegal, maka dalam jangka panjang justru bisa memberikan dampak positif terhadap emiten yang memiliki kepatuhan tinggi, struktur biaya efisien, dan market share besar.

”Emiten yang cenderung defensif biasanya adalah perusahaan dengan integrasi bisnis kuat, kontrak jangka panjang, serta neraca keuangan sehat,” paparnya.

Pengamat Pasar Modal sekaligus Co-Founder AP Trading Insight Singapore, Kiswoyo Adi Joe melihat, kebijakan pemerintah itu ditujukkan untuk mengatasi kebocoran potensi keuntungan negara dari transaksi impor komoditas. Yang mana, dampaknya tidak akan buruk ke perusahaan yang melakukan aktivitas impor sebagaimana mestinya.

“Sisi baiknya, saat badan baru itu terbentuk, biaya royalti khususnya untuk tambang, jadi dipangkas,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (19/6/2026).

Jika berjalan dengan benar, badan baru ini bisa ikut menjaga harga komoditas Indonesia di level atas. Ini lantaran kemungkinan taking margin oleh badan baru itu tentu ditujukan agar negara untung sekaligus mengembalikan arus dana asing ke Indonesia.

Meskipun begitu, pemerintah harus memastikan badan tersebut diisi oleh profesional agar bisa berjalan dengan baik tanpa mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang berpotensi merugikan negara.

“Kalau badan ini berdiri dan diisi oleh profesional, pemerintah bisa terima untung yang lebih tinggi. Defisit anggaran kita bisa sembuh perlahan,” katanya.

Penurunan saham emiten komoditas dinilai Kiswoyo sebagai respons panik dari pelaku pasar. Menurutnya, penurunan harga saham mereka masih akan terus berlanjut hingga detail fungsi dan wewenang badan ekspor komoditas baru itu dijelaskan kepada publik.

Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan mengingatkan, sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait rencana tersebut, sehingga belum tau bentuk badan tersebut seperti apa. Jadi hal itu belum menjadi dasar atau alasan pertimbangan jual investor yang membuat saham komoditas hari ini terkoreksi. 

Kehadiran badan itu pun diharapkan tidak menambah proses rantai ekspor yang membuat biaya ekspor meningkat dan merugikan produsen atau eksportir. 

“Jika tujuannya untuk penguatan tata kelola ekspor, tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap makronya, dimana manfaat ekspor komoditas dapat diterima secara penuh oleh pemerintah,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (19/5/2026).

Di sisa tahun 2026, emiten CPO dan batubara juga dinilai tetap prospektif, meskipun volatilitasnya tinggi.

Hendra bilang, untuk sektor CPO, sentimen positif datang dari potensi kenaikan permintaan biodiesel, program B40/B50 pemerintah, gangguan produksi akibat cuaca, dan pemulihan permintaan dari India maupun China. 

Namun sentimen negatifnya juga besar. Mulai dari ancaman penurunan harga CPO global, kebijakan pungutan ekspor, fluktuasi kurs rupiah, hingga potensi tekanan dari regulasi lingkungan global. 

Sementara sektor batubara masih ditopang kebutuhan energi Asia yang tinggi dan konflik geopolitik Timur Tengah yang menjaga volatilitas harga energi dunia. 

“Sementara, tekanan datang dari tren transisi energi bersih, pelemahan ekonomi China, potensi penurunan harga Newcastle coal, serta risiko intervensi kebijakan domestik seperti DMO dan pengaturan ekspor baru,” katanya.

Hendra bilang, investor juga perlu memahami bahwa kondisi pasar saat ini sangat sensitif terhadap isu kebijakan pemerintah. Ketika IHSG sedang berada dalam fase risk-off, sentimen sekecil apa pun dapat memicu panic selling karena investor asing dan domestik sama-sama cenderung defensif. 

Oleh sebab itu, isu badan pengatur ekspor ini bukan hanya soal fundamental komoditas, tetapi juga menyangkut persepsi kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Jika pemerintah mampu memberikan penjelasan yang jelas, transparan, dan pro pasar, maka tekanan kemungkinan hanya bersifat jangka pendek. 

Namun bila kebijakan dinilai terlalu mengintervensi dan berpotensi mengurangi daya saing ekspor, maka tekanan terhadap saham-saham komoditas bisa berlanjut lebih dalam. Pada kondisi seperti sekarang, investor pun disarankan lebih selektif memilih saham komoditas. 

“Fokus utama perlu diarahkan pada emiten yang memiliki cash flow kuat, utang rendah, biaya produksi efisien, dan valuasi yang sudah cukup murah setelah koreksi tajam,” katanya.

Alfred menuturkan, kondisi konflik global yang ada saat ini telah mendorong kenaikan harga-harga komoditas. Hal ini pun berpotensi meningkatkan besaran pertumbuhan pendapatan para emiten komoditas. 

“Dengan catatan, eskalasi harganya jangan sampai mengganggu permintaan. Sebab, percuma harga naik tetapi volume penjualannya menurun,” ungkapnya.

Kiswoyo menambahkan, penurunan harga emiten komoditas hari ini justru menjadi momentum menarik bagi investor yang ingin masuk. Terutama, di saham emiten CPO yang sudah naik cukup tinggi dalam beberapa waktu belakangan.

Rekomendasi buy on weakness pun dia sematkan untuk AALI dan LSIP dengan target harga masing-masing di Rp 9.000 per saham dan Rp 1.500 per saham sampai akhir 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News