Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) diprediksi masih penuh tantangan di tahun 2024. Asal tahu saja, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi perdagangan sementara terhadap saham WIKA karena Perseroan menunda membayar sukuk.
BEI menjelaskan perseroan telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023. Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha Perseroan.
Ini bukan yang pertama kalinya saham emiten BUMN Karya disuspensi. Sebelumnya, ada saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) yang disuspensi BEI.
Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat mengatakan, suspensi WIKA baru terjadi, sehingga belum terlalu mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan WSKT.
Baca Juga: Wijaya Karya (WIKA) Catat Raihan Nilai Kontrak Rp 28 Triliun pada Tahun 2023
Biasanya, untuk delisting, saham suatu perusahaan disuspensi selama setidaknya 2 tahun. ”Tapi memang, kalau tidak segera diatasi masalah, suspensinya tidak akan dicabut dan bisa delisting,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (14/1).
WIKA diketahui menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan rights issue sebagai skema penerimaan PMN sebesar Rp 6 triliun.
Teguh melihat, WIKA tambahan dana untuk PMN itu bisa jadi bermanfaat, tetapi juga tidak. Sebelumnya, WSKT juga sempat mendapatkan tambahan dana dari PMN. Namun, hingga saat ini masih mengalami masalah.
Di sisi lain, sudah tidak ada cara lain untuk menambah modal kerja bagi WIKA kecuali lewat pemberian PMN.
”Tapi, belum tentu pemberian PMN itu akan memperbaiki kinerja perusahaan. Dari apa yang terjadi ke WSKT, suntikan PMN tidak menjamin perbaikan kinerja,” tuturnya.
Baca Juga: Masih Hadapi Sejumlah Tantangan, Begini Prospek Kinerja Wijaya Karya (WIKA) di 2024
Pergantian pemerintahan kemungkinan akan berpengaruh pada kinerja WIKA jika menteri terkait memiliki kebijakan yang berbeda. Apalagi, masih ada proyek-proyek pembangunan IKN yang masih dikebut.
”Namun, pembangunan infrastruktur sampai kapan pun akan terus dilakukan oleh suatu negara, jadi sentimen negatif kinerja WIKA tidak akan berasal dari tahun politik,” paparnya.
Menurut Teguh, masalah yang dialami WIKA kemungkinan berasal dari tubuh Perseroan. Sehingga, dibutuhkan perbaikan manajemen tata kelola perusahaan untuk bisa mengelola arus kas dan utang.
“Ada potensi mismanajemen, sehingga WIKA harus memperbaiki itu agar kinerjanya di tahun 2024 bisa lebih baik. Jika memungkinkan, bisa diganti direktur dan komisarisnya,” ungkapnya.
Baca Juga: Waskita (WSKT) Selesaikan Proyek Bendungan Karian, Jokowi Lakukan Peresmian
Di sisi lain, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, masuknya PMN sebesar Rp 6 triliun bisa mengurangi risiko delisting.
Di sisi lain, investor masih ragu untuk melakukan investasi di saham-saham BUMN Karya, padahal sekarang sedang banyak mendapat proyek IKN dan infrastruktur.
“Namun, adanya PMN dan restrukturisasi utang WIKA kemungkinan akan mengurangi beban WIKA dan dampak positif akan terjadi,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (14/1).
Budi melihat, pertumbuhan BUMN Karya di tahun 2024 tergantung dari pemenang Pemilu 2024, terutama terkait apakah para emiten itu akan mempercepat atau memperlambat progres pembangunan IKN.
“WIKA juga harus melakukan divestasi aset yang kurang produktif dan membutuhkan cash outflow yang panjang, sehingga dapat lebih ramping, baik organisasi maupun beban keuangannya,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
