Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Induk usaha, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI), PT Kertas Basuki Rachmat (KBR) akan membeli saham milik Pemerintah. Pada 28 Desember 2010 lalu, mereka sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai persetujuan harga penawaran senilai Rp 1 juta per saham.
Sampai saat ini, Pemerintah masih menggenggam saham KBR sebanyak 2.925 saham atau sebanyak 0,38%. Tiur Simamora, sekertaris perusahaan KBRI bilang total pembelian saham tersebut sebesar Rp 2,92 miliar. Setelah aksi tersebut, KBRI akan memiliki 100% saham KBR. "Sekarang kita masih dalam proses jual beli," jelasnya.
Transaksi tersebut akan dilakukan secara bilateral. "Kami berharap transaksi jual beli tersebut selesai di bulan ini atau awal bulan depan," jelas dia. Maklum, KBRI memang sudah ngebet membeli saham Pemerintah. "Tarik ulur jual beli saham tersebut sudah lama, tapi karena harganya kemahalan. KBR baru bisa membeli saat ini," tuturnya.
Untuk membeli saham Pemerintah tersebut, Tiur mengungkapkan mereka akan menggunakan dana dari penjualan aset mereka. "Kami akan melepas beberapa aset yang tidak prospektif, mesin yang tidak bisa dipakai dan kurang produktif," tuturnya.
Sebelumnya, KBRI memang berniat untuk menjual stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan gedung kantor. Total penjualan aset tersebut diperkirakan senilai Rp 35 miliar. "Salah satunya akan kami gunakan dari hasil penjualan aset tersebut," terang dia.
KBRI memang masih mempunyai likuiditas yang cukup. Per 30 September 2010 kemarin, dana kas KBRI masih sekitar Rp 2,6 miliar. Apalagi pada bulan November 2010, KBRI telah melakukan penawaran saham baru alias rights issue dan berhasil meraup Rp 544,87 miliar.
Nantinya, saham hasil pembelian dari Pemerintah tidak akan dijual lagi. Menurut dia, saham itu masih akan dipegang oleh KBRI. "Tidak ada rencana untuk menjual saham tersebut kepada pihak lain, " tegas Tiur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
