Reporter: Dede Suprayitno | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Dunia digital mengubah gaya hidup manusia, bahkan dalam bertransaksi di pasar modal. Dus, pemerintah meluncurkan Electronic Trading Platform (ETP), yakni platform digital untuk jual beli obligasi negara.
Dalam beraktivitas, kini manusia dituntut untuk produktif dan serba cepat. Tuntutan ini juga terjadi dalam transaksi keuangan di Indonesia. Kabar teranyar, pemerintah baru saja meluncurkan Electronic Trading Platform (ETP).
Ini sebuah platform digital yang bisa dipantau secara daring. Aksi seremonial peluncuran ETP dilakukan secara simbolis lewat pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Kamis (6/4).
Peluncuran ETP merupakan hasil kerjasama antara Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Di sini, KPEI bertindak sebagai penyelenggara kliring atas transaksi obligasi negara di pasar sekunder, baik di bursa maupun non-bursa.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan mengatakan, ETP menjadikan investor bisa lebih cepat menerima informasi perdagangan obligasi pemerintah. Melalui ETP, investor bisa menerima informasi harga secara real time. Ini membuat investor bisa mengambil keputusan lebih cepat.
Sistem sebelumnya, yaitu over the counter (OTC), dilakukan secara luring (offline). Akibatnya, investor lebih lama menerima informasi. "Kalau OTC orang tawar-menawar, tetapi informasi sudah jadi, tidak ada orang lain yang tahu. Itu akan ketahuan setelah settlement besoknya. Jadi ada delay satu hari harga settlement," jelas Robert di BEI, Kamis (6/4).
Ia berharap, frekuensi perdagangan obligasi pemerintah di pasar sekunder juga meningkat. "ETP pasti meningkatkan transparansi pembentukan harga, sehingga seharusnya spread-nya makin kecil. Jadi ini untuk improvement prices transparency," ujar Robert.
Dengan pembentukan harga yang lebih transparan, maka pembentukan imbal hasil (yield) akan semakin efisien. Transaksi yang dihasilkan lewat ETP akan efisien. Investor juga bisa mengamati perkembangan harga lebih singkat dibandingkan informasi offline. Para stakeholder berharap, platform ini bisa mengerek frekuensi perdagangan obligasi di pasar sekunder.
Saat ini, baru Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 11, 12 dan 13 yang dapat diperjualbelikan melalui ETP. Nilainya yakni Rp 68,3 triliun. Akan ada penambahan jumlah transaksi di kemudian hari.
Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal II A OJK Fakhri Hilmi menyatakan, ETP bisa membuat likuid transaksi. "Secara transaksi memang jauh sekali. Government bond itu paling 600-700 kali sehari. Tapi saham 330.000 sehari," terang Fahri.
Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Nanang Hendarsah, menilai, saat ini jumlah partisipan masih terbatas. Ada enam partisipan yang turut serta ETP. Sementara jumlah obligasi negara yang ditransaksikan baru tiga seri. "Ini memang masih opsional. Kami berharap ke depan, partisipan makin banyak," kata dia.
Di antara enam partisipan tersebut, rata-rata masih didominasi bank pelat merah. Namun nanti akan terbuka baik perusahaan sekuritas lain yang tertarik.
Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengharapkan perdagangan obligasi di ETP bukan hanya menjadi pilihan, namun bisa menjadi kewajiban. Dia berharap OJK dan Kementerian Keuangan bisa menyetujui kewajiban dengan skema perdagangan ETP. "Kalau diwajibkan bagus untuk negara, karena ada tambahan pajak dari transaksi yang beredar," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
