CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Investor asing sambut rights issue Hanson International (MYRX)


Minggu, 26 Mei 2019 / 19:35 WIB
Investor asing sambut rights issue Hanson International (MYRX)

Reporter: Nur Qolbi | Editor: Wahyu Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Hanson International Tbk (MYRX) akan melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Langkah ini sudah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada Kamis, 27 September 2018.

Lewat rights issue ini, MYRX akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 87,82 miliar saham dan berharap bisa meraih dana segar sebesar Rp 12 triliun-Rp 16 triliun.
Head Public Relations and Communications MYRX Dessy A Putri mengatakan, ada investor asing yang tertarik masuk lewat rights issue ini.


Menurut dia, investor asing tersebut berasal dari kawasan Asia Timur, seperti China dan Jepang. “Yang paling sering bertemu kami dari Asia Timur. Sudah kunjungan berkali-kali. Total investor yang intens bertemu lebih dari lima tapi yang paling sering datang ada tiga,” ucap dia di Jakarta, Kamis (23/5).

Sayangnya, saat ditanya mengenai rencana komposisi kepemilikan saham investor asing ini, Dessy belum bersedia merinci. Akan tetapi, ia memastikan bahwa investor dalam negeri masih akan menjadi pemegang saham pengendali.

Sebagai informasi, per 30 April 2019, komposisi pemegang saham MYRX adalah 87,61% publik, sebanyak 6,98% dimiliki Benny Tjokrosaputro yang juga berperan sebagai komisaris utama MYRX, dan 5,40% PT ASABRI. "Controlling masih ada di pihak kami karena kami tidak mau visi bisnis kami berubah. Asing itu sebagai anchor investor kami. Asing dapat membuka jalan ke pasar internasional," ungkap Dessy.

Berdasarkan catatan Kontan.co.id, perusahaan ini akan menggunakan dana rights issue tersebut untuk kegiatan ekspansi korporasi dan entitas anak, yaitu untuk akuisisi lahan dan pengembangan proyek Grand Jakarta. Menurut Dessy, saat ini, langkah rights issue tersebut tengah menempuh proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).




TERBARU

Close [X]
×