Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Gas negara Tbk (PGN) meminta sejumlah insentif yang diklaim dapat mendorong pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat.
Direktur Utama PGN Suko Hartono mengungkapkan, penurunan gas dari hulu diharapkan dapat dilakukan pemerintah mengingat saat ini sejumlah industri telah menerima manfaat penurunan gas US$ 6 per MMBTU.
"Kami harapkan untuk penurunan gas di hulu karena tadi untuk sektor industri tertentu saja harga nya US$ 4 per MMBTU," kata dia dalam RDP bersama Komisi VII, Rabu (27/1).
Suko mengungkapkan, penurunan gas di sektor hulu diharapkan juga dapat dirasakan demi mendongkrak pemanfaatan gas bumi ke sektor rumah tangga. Dia menambahkan, lewat Program PGN Sayang Ibu, penerapan harga gas hulu untuk sektor rumah tangga diharapkan bisa ditekan.
Baca Juga: Perusahaan Gas Negara (PGAS) targetkan penyaluran gas bumi meningkat 12% tahun ini
Asal tahu saja, saat ini harga gas hulu untuk pelanggan rumah tangga dikenakan sebesar US$ 4,27 per MMBTU. Harga ini diharapkan bisa ditekan menjadi US$ 2 per MMBTU.
Di sisi lain, perusahaan dengan kode saham PGAS ini menargetkan pembangunan jaringan gas rumah tangga (RT) mencapai 1,2 juta sambungan pada tahun 2024 mendatang. Nantinya, pembangunan jargas ini akan menggunakan dana APBN dan investasi perusahaan.
Suko merinci, pada tahun ini pembangunan sambungan jargas rumah tangga ditargetkan sebanyak 230.776 SR, kemudian meningkat drastis menjadi 1,2 juta SR pada 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, PGN menargetkan besaran yang sama yakni sebesar 1,2 juta SR.
Saat ini, ada 184 dari total 188 industri yang telah menerima manfaat penurunan harga gas. Dari jumlah tersebut, realisasi penyaluran gas baru mencapai 240 BBTUD dari alokasi sebesar 374 BBTUD.
"Faktanya teman-teman industri belum memanfaatkan secara optimal sesuai alokasi, belum semua terealisasi," jelas Suko dalam RDP bersama Komisi VII, Rabu (27/1).
Dia juga mengharapkan adanya relaksasi kebijakan Take or Pay (TOP) untuk pasokan gas dari hulu oleh pemerintah mengingat penurunan demand yang terjadi.
Selain itu, perusahaan pelat merah ini juga berharap adanya kebijakan pemberian kompensasi secara cash khususnya untuk BUMN penerima penugasan sebagaimana diatur dalam pasal 66 UU BUMN pasal 120 UU Cipta Kerja.
"Sedang kami diskusikan dengan BUMN dan kementerian teknis," jelas Suko.
Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo menilai penerapan program Sayang Ibu berpotensi mendorong optimalisasi program jargas oleh PGN.
Baca Juga: Perusahaan Gas Negara (PGAS) dicecar Komisi VII DPR soal sengketa pajak
"Akan bisa menghemat dan salam situasi ekonomi yang berat saat ini bisa meringankan beban. (Apalagi) jargas menjadi prioritas ke depan," kata Sartono.
Senada, Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Dyah Roro Esti menilai pemanfaatan jargas perlu didorong pasalnya saat ini baru sebagian kelompok masyarakat yang menikmati.
"Tidak seluruh wilayah di Indonesia ini mendapatkan kesempatan menikmati jargas. Perlu ditingkatkan wilayah (lainnya) untuk bisa menikmati jargas," kata Dyah.
Selanjutnya: Bappebti pastikan transaksi binary option ilegal di Indonesia ilegal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
